PEKANBARU – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau menggelar audiensi bersama Gerakan Tenaga Honorer Kategori 35+ (GTKHNK 35+). Audiensi dihadiri Ketua GTKHNK 35+ Provinsi Riau, Desy Qadarsih, serta perwakilan dari dua belas kabupaten/kota di Riau.

Audiensi ini membahas berbagai isu krusial terkait status dan hak-hak tenaga honorer yang belum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua GTKHNK 35+ Provinsi Riau, Desy Qadarsih, menekankan bahwa sekitar 10 persen anggota GTKHNK 35+ masih belum berstatus ASN. Ini menjadi tantangan besar yang harus diperjuangkan bersama.

"Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak guru honorer di bawah naungan PGRI Provinsi Riau. Kami mengajak seluruh anggota GTKHNK 35+ di setiap kabupaten/kota untuk bergabung dengan PGRI, guna memperkuat solidaritas dalam memperjuangkan nasib bersama," ujar Desy.

Desy juga menyoroti pentingnya perhatian khusus bagi guru agama yang masih berstatus honorer. Ia berharap mereka dapat mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sebagai pendidik.

Menanggapi hal ini, Ketua PGRI Provinsi Riau, Adolf Bastian, memberikan dukungannya secara penuh. "PGRI Provinsi Riau sangat memahami dan mendukung aspirasi rekan-rekan GTKHNK 35+. Kami siap menjadi jembatan komunikasi antara guru honorer dengan pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk dalam mendukung kesempatan mengikuti program PPG," kata Adolf.

Adolf juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan ini, baik dalam pengangkatan guru honorer menjadi ASN maupun dalam pengembangan profesional mereka.

"Guru honorer adalah pilar penting dalam sistem pendidikan kita, dan kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam mempererat kerja sama antara GTKHNK 35+ dan PGRI Provinsi Riau, serta mendorong pemerintah daerah untuk lebih peduli dan responsif terhadap kebutuhan tenaga honorer di Provinsi Riau.

Melalui kerja sama ini, diharapkan kesejahteraan guru honorer dapat meningkat dan hak-hak mereka sebagai pendidik terpenuhi dengan adil. (rilis)