PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bersama TNI dan Polri memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penguatan tersebut dilakukan melalui pembentukan tim gabungan, sistem clusterisasi dan rayonisasi, serta pendirian 18 posko di sejumlah wilayah.

Kesiapan itu menjadi bagian dari apel kesiapsiagaan penanganan karhutla yang digelar di Halaman Mapolda Riau, Senin (10/8/2026).

Sistem respons cepat tersebut disiapkan agar setiap informasi mengenai potensi kebakaran dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti sebelum api meluas.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan kesiapan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi karhutla.

Karena itu, seluruh personel dan peralatan harus dipastikan dalam kondisi siap. Begitu pula dengan sistem komunikasi, ketersediaan sumber air, serta akses menuju wilayah yang dinilai rawan kebakaran.

Menurut SF Hariyanto, peringatan dini harus segera diikuti dengan tindakan nyata di lapangan.

Setiap informasi mengenai titik panas harus segera diverifikasi. Jika ditemukan api, pemadaman awal harus dilakukan secepat mungkin untuk mencegah kebakaran meluas, khususnya ke kawasan gambut.

“Peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi aksi dini. Setiap titik panas perlu segera diverifikasi dan apabila ditemukan api, dilakukan pemadaman awal sebelum meluas dan masuk lebih dalam ke lahan gambut,” ujarnya.

SF Hariyanto juga menekankan pentingnya integrasi informasi dari berbagai pihak.

Data yang berasal dari BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, hingga masyarakat perlu dihubungkan dan diverifikasi. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh unsur memiliki informasi yang sama mengenai kondisi di lapangan.

“Data BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat perlu segera dihubungkan dan diverifikasi. Dengan begitu, dukungan operasi dapat digerakkan ketika dibutuhkan,” katanya.

Bentuk Clusterisasi dan Rayonisasi

Sementara itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan TNI, Polri, dan pemerintah daerah telah membentuk sistem penanganan karhutla berbasis clusterisasi dan rayonisasi.

Sistem tersebut dirancang untuk mempercepat pengerahan personel berdasarkan wilayah tanggung jawab ketika ditemukan titik api.

“Saya bersama TNI dan Polri, Pak Kapolda, dibantu dan diarahkan oleh Pak Gubernur, sudah membentuk clusterisasi dan rayonisasi ketika terjadi titik-titik api. Melalui sistem tersebut, kita dapat mempercepat penanganan di lapangan,” ungkapnya.

Selain pembagian wilayah penanganan, tim gabungan Quick Response Force juga telah disiapkan untuk memperkuat respons terhadap kejadian karhutla.

Sebanyak 18 posko ditempatkan di sejumlah wilayah. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi sekaligus titik pengerahan personel apabila terjadi kebakaran.

“Ada tim-tim Quick Response Force secara gabungan yang kita bentuk, serta posko-posko di beberapa titik, sebanyak 18 titik sesuai dengan wilayah, sehingga dapat digerakkan dengan cepat apabila dibutuhkan,” katanya.

Agus menegaskan penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Luas wilayah Riau serta kondisi sejumlah lokasi yang sulit dijangkau membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas instansi.

Kecepatan penanganan juga sangat bergantung pada koordinasi antarpihak dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi awal mengenai potensi kebakaran.

“Kita tidak bisa bekerja sendirian, harus terpadu, termasuk dengan dukungan dari seluruh masyarakat dan kesadaran masyarakat. Kuncinya adalah terpadu,” pungkasnya.(*)