PEKANBARU – Pemprov Riau bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mematangkan persiapan menjelang kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang akan membahas pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Kunjungan tersebut juga akan dihadiri Kepala BPS Republik Indonesia, sehingga koordinasi lintas instansi terus diperkuat.
Persiapan tersebut dibahas dalam audiensi antara Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, dengan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, di Pekanbaru, Selasa (21/7/2026). Fokus pembahasan mencakup kesiapan teknis penyelenggaraan hingga kelengkapan data penerima manfaat Program KIP Kuliah di Provinsi Riau.
"Jadi, hari ini saya melakukan audiensi dengan Pak Sekda terkait kunjungan reses Komisi X DPR RI dalam waktu dekat ini. Kunjungan kerja tersebut juga akan dibersamai langsung oleh Kepala BPS Republik Indonesia," ujar Asep Riyadi.
Menurut Asep, setelah tiba di Riau, rombongan Komisi X DPR RI dijadwalkan langsung menuju Kabupaten Siak untuk melaksanakan rangkaian kunjungan kerja. Salah satu agenda utama adalah membahas implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bidang pendidikan.
"Besok agendanya langsung menuju ke Siak untuk melakukan kunjungan kerja dan serangkaian acara di sana. Salah satu agenda utama yang disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI adalah pembahasan mengenai program kerja Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)," jelasnya
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Riau selama ini telah mendukung pelaksanaan Program KIP-K. Karena itu, seluruh data pendukung harus disiapkan secara lengkap agar dapat menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama pemerintah pusat maupun DPR RI.
"Tadi Pak Sekda juga menyampaikan bahwa program KIP-K yang sudah berjalan di Riau sejauh ini jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan segala data-datanya untuk menjadi pembahasan," ungkapnya.
Asep berharap kunjungan kerja tersebut dapat berjalan lancar sekaligus menjadi momentum untuk menyajikan data yang akurat terkait pelaksanaan berbagai program pemerintah di bidang pendidikan.
"Harapan kita sebagai tuan rumah, tentu kita bisa menyelenggarakan acara ini dengan baik selama masa kunjungan kerja. Selain itu, kita juga siap memfasilitasi kebutuhan data-data yang diperlukan oleh anggota dewan terkait program-program pemerintah tersebut," lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan seluruh rangkaian kunjungan kerja Komisi X DPR RI telah dipersiapkan secara maksimal. Pemerintah Provinsi Riau juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Siak sebagai lokasi utama pelaksanaan agenda.
"Kami dari Pemerintah Provinsi Riau, standby mulai dari penjemputan sampai nanti keberangkatan pulangnya. Termasuk untuk koordinasi ke Pemkab Siak sudah dikonfirmasi," terang Syahrial Abdi.
Menurutnya, aspek terpenting dalam kunjungan tersebut adalah kesiapan data penerima manfaat Program KIP Kuliah di Provinsi Riau. Data tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program, termasuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan maupun kriteria penerima manfaat di masa mendatang.
"Yang terpenting kita harus menyiapkan berbagai data yang diperlukan. Seperti perlu dipastikan keberlanjutan studi mahasiswa penerima KIP-K di Riau karena adanya potensi perubahan kriteria," tuturnya.
Syahrial menambahkan, penyajian data yang lengkap dan komprehensif diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi X DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
"Sehingga, dengan adanya penyajian data yang lengkap tersebut bisa menjadi pegangan oleh DPR RI Komisi X untuk menyerap aspirasi masyarakat," pungkasnya dikutip dari MCRiau.
