BANGKINANG – Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pendapatan daerah yang akan digunakan membiayai berbagai program pembangunan bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemprov Riau bersama jajaran terkait melakukan kunjungan ke Kabupaten Kampar dengan membawa data kendaraan yang masih menunggak pajak. Data tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai dasar untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
Plt Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
"Jadi kami tadi menyampaikan sama Bapak Bupati Kampar, hari ini kami datang bersama rombongan memberikan data dan informasi terhadap kendaraan yang menunggak di wilayah Kabupaten Kampar. Alhamdulillah, 2024 kemarin ini kami sampaikan juga bagi hasil dulu untuk kendaraan Kampar dapat 70 miliar," ujarnya di Bangkinang, Kamis (11/06/2026).
Menurut Hariyanto, penerapan opsen pajak telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan Kabupaten Kampar. Pada 2025, penerimaan daerah dari sektor tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
"Dengan ada opsen pajak ini mendapat 110 miliar. Artinya dapat barokah Kampar sebesar 39 miliar dari 2024-2025 karena ada opsen pajak. Namun demikian, masih ada potensi lagi yang perlu kita gali di sini," jelasnya.
Potensi yang dimaksud masih sangat besar. Berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Riau, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar mencapai sekitar 500 ribu unit. Namun, hampir separuhnya masih tercatat menunggak pajak.
"Terdapat lebih kurang jumlah 500 ribu kendaraan yang ada di Kampar. Dari total tersebut, tapi ada yang menunggak 228 ribu kendaraan yang nilainya berpotensi lebih kurang 60 miliar," terangnya.
Melihat besarnya potensi tersebut, Pemprov Riau meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kampar untuk aktif menyosialisasikan pentingnya membayar pajak kendaraan kepada masyarakat.
"Sehingga, ini kita minta kepada Bapak Bupati, kepada tim semua OPD agar saling bekerjasama, membantu untuk menyampaikan informasi data kepada masyarakat. Supaya bisa mengingatkan kembali masyarakat untuk membayar pajaknya," ungkapnya.
Hariyanto menilai, jika sebagian besar tunggakan pajak dapat dibayarkan, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
"Kalau ini dibayar 50 persen saja, bisa juga membangun jalan semenisasi untuk warga Bapak Bupati. Penting tugas kita adalah untuk menjalin kolaborasi, ya itulah kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten," tuturnya.
Ia juga berharap gerakan peningkatan kesadaran pajak tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan hingga kelompok PKK di tingkat RT dan RW.
"Jadi kami harap juga dari Bapak Bupati, ya kalau bisa nanti tim PKK-nya dapat mengingatkan masyarakatnya ke RT dan RW. Dengan begitu, bisa bergerak semua mengingatkan masyarakat kita terhadap taat pajak," pungkasnya dikutip dari MCRiau.
