PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mulai menjalankan proses seleksi calon pimpinan di tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Riau Petroleum, PT Sarana Pembangunan Riau, dan PT Permodalan Ekonomi Rakyat.
Tahapan seleksi saat ini telah memasuki fase awal, ditandai dengan pengumuman kandidat yang lolos administrasi. Para peserta selanjutnya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK).
Untuk posisi Direktur Operasional PT Riau Petroleum, delapan kandidat dinyatakan lolos, yakni Adi Wandra, Akhmad Fauzi Lindung Lubis, Andiga Dompak Baharaja Tarihoran, Fajar Muhardi, Heri Susanto, Indra Permana, Muhammad Fajri, dan Efriansyah Putram.
Sementara itu, lima nama bersaing untuk posisi Direktur Keuangan PT Riau Petroleum, yaitu Fahmy, Ganesya Varandra, Novyandre, Roland Azerwin, dan Ashri Hadi.
Di PT Sarana Pembangunan Riau, tiga pejabat Pemerintah Provinsi Riau lolos sebagai calon komisaris, masing-masing Mardoni Akrom, Zulfahmi, dan Sri Irianto. Untuk posisi direksi, terdapat tujuh kandidat yang melaju, yakni Alpasirin, Fahmy, Herman Budoyo, Hezwandra, Muhammad Haris, Rahmad Aidil Fitra, dan Taufik Arrakhman.
Adapun di PT Permodalan Ekonomi Rakyat, enam kandidat dinyatakan memenuhi syarat administrasi, yakni Ade Frestian, Darwis Saputra Lubis, Herni Buchari, Susi Surya Agus, Syamsul Rakhmat, dan Yordan.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa proses seleksi harus berlangsung profesional, transparan, dan bebas intervensi.
Ia menekankan tidak boleh ada praktik titipan dalam tahapan rekrutmen. Menurutnya, BUMD merupakan aset daerah yang harus dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten.
“Saya tidak ingin ada istilah ‘orang dekat’ dalam proses ini. Semua harus murni berdasarkan kemampuan dan profesionalitas,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
SF Hariyanto juga menyoroti kinerja sejumlah BUMD di Riau yang dinilai belum optimal, terutama dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, ia meminta proses seleksi dilakukan secara ketat dan melibatkan pihak independen, termasuk kalangan akademisi, agar hasilnya akuntabel.
Selain itu, ia mengingatkan para kandidat yang terpilih nantinya agar tidak membawa kepentingan politik dalam pengelolaan BUMD.
Menurutnya, di tengah kondisi fiskal daerah, BUMD dituntut untuk meningkatkan kinerja, menghasilkan keuntungan yang sehat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.(adv)
