PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan keseriusan mempercepat penyelesaian konflik hunian di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) melalui skema relokasi yang dinilai lebih terencana, adil, dan tetap menjamin hak masyarakat terdampak.

Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat menerima perwakilan aliansi mahasiswa serta masyarakat Pelalawan yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026).

Dialog yang berlangsung di Ruang Rapat Melati disebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami baru saja menerima perwakilan dari aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan soal relokasi TNTN. Usulan-usulan yang mereka sampaikan di forum dialog tadi, kami terima dan akan diskusikan,” ujar SF Hariyanto.

Pemprov Riau mengungkapkan, langkah awal telah dilakukan dengan mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi jangka panjang.

Data pemerintah provinsi menunjukkan, sekitar 10.600 hektare kawasan TNTN saat ini dihuni oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Namun relokasi yang sudah terealisasi baru mencapai 633 hektare untuk 227 KK.

Artinya, kebutuhan lahan pengganti masih sangat besar, yakni sekitar 9.966 hektare yang telah dipetakan dan menunggu dukungan kebijakan pemerintah pusat.

“Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan ke pusat, sudah kami surati ke pusat,” tegasnya.

Pemerintah provinsi juga memastikan proses relokasi tidak akan dilakukan secara mendadak. Masyarakat diminta tetap beraktivitas seperti biasa hingga kebijakan relokasi benar-benar berjalan.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi,” kata SF Hariyanto.
“Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas, termasuk panen,” lanjutnya.

Langkah dialogis pemerintah mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, yang menilai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat telah menunjukkan kemajuan signifikan.

“Masyarakat menuntut kepastian tentang relokasi. Pada prinsipnya dari pihak pemerintah sudah ada kesiapan, dan masyarakat juga bersedia. Sudah ada titik temu, semua sudah meredakan diri,” ujarnya.

Perwakilan masyarakat TNTN, Wendri, berharap proses penyelesaian konflik terus dijalankan secara transparan, termasuk membuka ruang komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.

“Kami ingin bicara langsung dengan pusat baik dengan zoom. Ada surat kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik. Hal ini mungkin bisa mendorong penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan,” ungkapnya.