PEKANBARU - Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Kementerian Keuangan yang mencapai Rp1,2 triliun membuat keuangan Pemprov Riau pada tahun anggaran 2026 berada dalam tekanan serius.

Namun di tengah ancaman defisit tersebut, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto justru memilih sikap tenang dan realistis.

Alih-alih menyuarakan kegelisahan, SF Hariyanto menegaskan, persoalan keuangan daerah bisa diselesaikan dengan langkah-langkah rasional dan disiplin anggaran.

“Gampang. Kita tidak perlu repot-repot, tidak perlu teriak-teriak, dan tidak perlu pusing tujuh keliling,” ujarnya.

Salah satu jurus utama yang disiapkan adalah menunda realisasi belanja modal yang nilainya mencapai sekitar Rp600 miliar.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah terbatasnya pendapatan daerah.

“Belanja modal itu kan ada enam ratus miliar sekian. Jadi tidak usah kita kerjakan dulu,” tegasnya.

Penundaan tersebut, kata SF Hariyanto, bersifat strategis dan sementara, sambil menunggu kondisi keuangan daerah lebih stabil.

Selain belanja modal, Pemprov Riau juga akan menyisir ulang anggaran perjalanan dinas (SPPD), serta biaya makan dan minum yang selama ini dinilai cukup besar.

SF Hariyanto bahkan menyampaikan sindiran tajam soal budaya rapat dan konsumsi yang dinilainya perlu dikoreksi.

“Yang biasa makan kue, makan kacang saja lah. Tidak usah rapat-rapat di hotel, tidak usah makan siang. Ini komitmen kita, dan saya akan komitmen,” tegasnya.

Kebijakan penghematan ini sekaligus menjadi pesan moral kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menyesuaikan gaya kerja dengan kondisi fiskal.

Meski mengencangkan ikat pinggang, SF Hariyanto menegaskan solusi utama tidak hanya bertumpu pada pemangkasan belanja.

Ia menilai potensi pendapatan daerah masih sangat besar jika digarap secara serius dan kolektif.

“Solusinya adalah optimalisasi percepatan pendapatan. Masih banyak potensi lain yang bisa kita dapatkan. Banyak loh, percayalah. Kalau ini kerja semua tim, insya Allah selesai,” pungkasnya.