PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Gubernur Riau, Abdul Wahid menyampaikan, pihaknya telah mendengarkan arahan dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) terkait pengelolaan APBD dan evaluasi realisasi anggaran di daerah.

"Kami sudah mendengarkan arahan dari Pak Wamen terhadap pengelolaan APBD dan sudah dipaparkan data-datanya. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk bekerja lebih keras dalam menata daerah ini agar lebih baik dan maksimal," ujar Abdul Wahid.

Ia menyebutkan, hingga saat ini realisasi APBD Riau baru mencapai 64 persen. Meski begitu, ia optimistis capaian tersebut masih bisa ditingkatkan seiring dengan waktu yang tersisa.

"Realisasi masih 64 persen. Tidak jauh berbeda dengan pendapatan kita, namun masih ada waktu untuk kita bisa lebih maksimal," ungkapnya.

Abdul Wahid menyoroti turunnya pendapatan daerah yang dipengaruhi kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih.

Menurutnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi membuat daya beli masyarakat belum menunjukkan peningkatan signifikan.

"Tentu pendapatan daerah sangat menurun karena memang berkaitan dengan kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih landai sehingga daya beli masyarakat juga masih biasa saja," tuturnya.

"Karena itu, kita perlu melakukan terobosan, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan mempermudah investasi agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat," sambungnya.

Gubernur juga menegaskan pentingnya sinergi antar-stakeholder, terutama para pelaku investasi di Riau, agar turut berkontribusi bagi ekonomi lokal.

"Kita minta stakeholder yang berinvestasi di sini harus menggunakan jasa dari daerah ini juga. Dengan begitu, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Riau juga telah menyampaikan sejumlah aspirasi dan kendala yang dihadapi kepada Wakil Menteri Dalam Negeri untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

"Kita sudah banyak curhat kepada Wamendagri agar bisa disampaikan kepada pemangku kebijakan di pemerintah pusat," tutupnya.