JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi memperkuat pengawasan distribusi energi melalui penandatanganan kesepakatan bersama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kerja sama strategis ini difokuskan pada pengendalian, pembinaan, serta pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, di Aula Cendrawasih Lantai G Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).
Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan regulator sektor hilir migas guna memastikan distribusi energi berjalan tertib, transparan, dan berkeadilan di seluruh wilayah Riau.
Turut mendampingi Plt Gubernur Riau dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari. Kehadiran Bapenda menunjukkan komitmen lintas sektor dalam mendukung tata kelola distribusi energi yang lebih baik.
Adapun fokus utama kerja sama ini adalah pengawasan terhadap pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM subsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi. Kedua jenis BBM tersebut menjadi perhatian pemerintah karena memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemprov Riau dan BPH Migas berkomitmen memperkuat pengawasan di lapangan guna meminimalkan kebocoran, penyalahgunaan, maupun praktik spekulasi yang dapat merugikan masyarakat.
Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar serta memastikan subsidi energi dari pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.
Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, menegaskan bahwa distribusi energi yang tepat sasaran memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas ekonomi daerah dan keberlangsungan aktivitas masyarakat.
"Dengan pengawasan yang semakin optimal, kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau semakin meningkat," ujar Ninno Wastikasari.
Menurutnya, kepastian pasokan dan distribusi energi yang terjaga tidak hanya mendukung sektor transportasi dan industri, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap iklim investasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Dengan adanya kerja sama ini, Pemprov Riau berharap sistem distribusi BBM subsidi dan kompensasi di daerah dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Bumi Lancang Kuning.
