PEKANBARU - Gubernur Riau, Abdul Wahid mengeluarkan ultimatum keras terhadap perusahaan yang masih membandel tidak melakukan mutasi plat nomor kendaraan ke kode BM.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan segan menutup perusahaan yang terus mengabaikan kewajiban tersebut.

“Jika masih tidak taat aturan, maka terpaksa saya akan tutup perusahaannya,” tegas Gubernur Abdul Wahid, Jumat (19/9/2025).

Menurut Wahid, mutasi plat nomor kendaraan menjadi BM sangat penting agar distribusi pajak kendaraan bermotor benar-benar memberikan manfaat langsung bagi pembangunan infrastruktur di Riau.

“Tak ada alasan untuk perusahaan tidak lakukan mutasi (plat) kendaraan. Kalau perlu kita turunkan Bapenda ke lokasi agar bisa melakukan balik nama kendaraan,” ujarnya.

Gubernur mengungkapkan, banyak perusahaan di sektor perkebunan, pertambangan, hingga industri kelapa sawit masih menggunakan kendaraan berat dengan plat non-BM meski beroperasi di Riau.

Kendaraan-kendaraan tersebut setiap hari melintasi jalan provinsi dengan muatan besar, bahkan sering melebihi kapasitas. Kondisi ini memperparah kerusakan jalan yang panjangnya hampir 2.800 kilometer, sementara pajak kendaraan tidak masuk ke kas daerah.

“Saya geram, banyak perusahaan yang pakai kendaraan dengan plat non-BM. Mereka beroperasi dan melintasi jalan-jalan di Riau sampai rusak, tapi pajaknya tidak masuk ke Riau,” sebutnya.

Ia menilai situasi ini jelas merugikan masyarakat karena anggaran perbaikan jalan sangat terbatas. Padahal, pajak kendaraan bermotor semestinya menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah.

“Untuk apa kami pungut pajak? Ya untuk membangun jalan, supaya jalan di Riau bisa diperbaiki dan mulus kembali,” tambahnya.

Pemprov Riau kini menyiapkan langkah penertiban. Perusahaan yang masih menggunakan kendaraan non-BM akan dipanggil dan diminta segera melakukan mutasi plat. Jika tetap membandel, pemerintah akan menggandeng pihak kepolisian dan kejaksaan.

“Jangan cuma merusak jalan di Riau. Makanya hari ini kita sosialisasikan dulu ke perusahaan, tapi kalau tetap tidak diindahkan, nanti kita akan lakukan penertiban bersama Pak Kapolda dan Pak Kajati,” tegasnya.