PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya meningkatkan pengelolaan kelapa sawit yang berkesinambungan.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, mewakili Pj Gubernur Riau, menegaskan komitmen ini dalam acara Rembuk Nasional Perkebunan Sawit yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau di Hotel Pangeran, Sabtu (18/5/2024).

Provinsi Riau merupakan wilayah dengan lahan kelapa sawit terluas di Indonesia, mencapai 3,38 juta hektar, atau 20,11 persen dari total luas lahan kelapa sawit nasional. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, produksi crude palm oil (CPO) dari Riau pada tahun 2022 mencapai 8,23 juta ton, berkontribusi sebesar 18,21 persen terhadap produksi nasional.

Selain itu sektor perkebunan kelapa sawit menjadi penggerak utama perekonomian Provinsi Riau. Sebanyak 823 ribu kepala keluarga (KK) petani terlibat dalam sektor ini, yang jika diasumsikan satu KK terdiri dari empat orang, maka sekitar 3,37 juta orang atau 49,6 persen dari total penduduk Riau bergantung pada perkebunan kelapa sawit.

Penetapan Harga TBS yang Akomodatif

Untuk mengatur harga tandan buah segar (TBS), Pemprov Riau telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 77 tahun 2020.

"Peraturan ini menetapkan dasar penetapan harga TBS yang akomodatif bagi semua pihak," ujar Asisten I. Riau menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengatur harga TBS mitra swadaya, menjadi contoh bagi provinsi lain.

Juga dalam upaya memperbaiki tata kelola perkebunan, Pemprov Riau dan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau meluncurkan program Jaga Pertanian, Perekonomian dan Perindustrian (JAGA ZAPIN). Program ini mengawal stabilitas harga hasil pertanian, perkebunan, dan industri secara komprehensif.

"MoU dengan seluruh Bupati dan Kejaksaan Negeri se-Provinsi Riau telah ditindaklanjuti," ungkap Asisten I.

Keberhasilan Pemprov Riau dalam pengelolaan kelapa sawit merupakan hasil dari kerja keras berbagai pihak.

"Ini adalah bukti usaha sungguh-sungguh Pemprov Riau dan semua pihak terkait dalam menciptakan sawit yang mensejahterakan masyarakat," terang Zulkifli Syukur dikutip dari MC.Riau.com.

Dengan upaya berkelanjutan dan program inovatif, Pemprov Riau berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit demi kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah. (*)