PELALAWAN - Ketua Komisariat Hima Persis PNP PSDKU Pelalawan, Muhammad Farma Chaniago, menyatakan dukungan terhadap sikap Ketua Umum PD Hima Persis Pelalawan yang mendesak Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Polres Pelalawan memperketat pengawasan eksternal terhadap SPBU, khususnya terkait transparansi stok dan distribusi BBM subsidi jenis Bio Solar kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Muhammad Farma, antrean panjang kendaraan di SPBU kawasan Kota Pangkalan Kerinci perlu mendapatkan perhatian serius. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan lamanya masyarakat memperoleh BBM, tetapi juga dapat berdampak terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sekitar SPBU.
"PK Hima Persis PNP PSDKU Pelalawan mendukung penuh langkah Ketua Umum PD Hima Persis Pelalawan dalam mendorong pemerintah daerah dan Polres Pelalawan memperketat pengawasan terhadap SPBU. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dan informasi yang transparan mengenai ketersediaan serta distribusi BBM subsidi, khususnya Bio Solar," ujar Muhammad Farma Chaniago.
Minta Transparansi Stok dan Distribusi
Muhammad Farma menilai transparansi menjadi hal penting dalam menjawab keresahan masyarakat yang harus mengantre dalam waktu lama.
Menurutnya, apabila terjadi keterlambatan distribusi, keterbatasan pasokan, atau stok BBM habis, pihak terkait perlu memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi.
"Ketika masyarakat sudah mengantri berjam-jam kemudian stok habis, tentu muncul pertanyaan. Berapa stok yang masuk, berapa yang disalurkan, bagaimana mekanisme distribusinya, dan apakah penyalurannya sudah sesuai dengan ketentuan. Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan secara transparan," tegasnya.
juga meminta pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan ketersediaan BBM di tangki SPBU, tetapi dapat mencakup data penerimaan stok, volume penyaluran, transaksi, serta pola pembelian yang dianggap tidak wajar.
Antrean Jangan Mengganggu Akses Masyarakat
Selain persoalan stok dan distribusi, Muhammad Farma juga menyoroti dampak antrean terhadap pengguna jalan di sekitar Jalan Maharaja Indra, Pangkalan Kerinci Kota.
Meminta agar apabila terjadi antrean panjang, dilakukan pengaturan sehingga kendaraan yang mengantri tidak mengganggu akses masyarakat maupun kelancaran arus lalu lintas.
"Kami memahami masyarakat membutuhkan BBM. Tetapi pada saat yang sama, pengguna jalan lainnya juga memiliki hak untuk mendapatkan akses jalan yang aman dan lancar. Karena itu, ketika antrian memanjang, harus ada pengaturan lalu lintas dan langkah konkret agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat," ujarnya.»
Akan Kawal dalam 3 x 24 Jam
Muhammad Farma menyatakan PK Hima Persis PNP PSDKU Pelalawan akan ikut mengawal persoalan tersebut bersama PD Hima Persis Pelalawan.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Polres Pelalawan segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat pengawasan eksternal terhadap SPBU dan memastikan transparansi distribusi BBM subsidi.
"Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Kami memberikan ruang waktu 3 x 24 jam kepada pihak terkait untuk menunjukkan langkah konkret dalam merespons persoalan antrean, transparansi stok, dan pengawasan distribusi BBM subsidi di Pangkalan Kerinci," tegas Muhammad Farma.»
Ia menambahkan, apabila dalam waktu tersebut tidak terdapat langkah konkret dan tidak ada perkembangan yang dapat menjawab keresahan masyarakat, pihaknya akan mempertimbangkan melakukan aksi kontrol sosial di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Apabila tidak ada langkah konkret, kami siap turun ke lapangan untuk melakukan kontrol sosial di SPBU Pangkalan Kerinci Kota. Ini bukan untuk mencari keributan atau menuduh pihak tertentu, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal kepentingan masyarakat," pungkasnya.
