PEKANBARU – Pemko Pekanbaru memperketat pengawasan aktivitas Pasar Tumpah di Jalan Ahmad Yani.
Pedagang yang masih berjualan melewati batas waktu pukul 07.30 WIB akan ditertibkan karena penggunaan badan jalan untuk aktivitas perdagangan dinilai mulai mengganggu kepentingan pengguna jalan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan fungsi Jalan Ahmad Yani sebagai fasilitas transportasi publik.
Pemko menilai aktivitas ekonomi di kawasan tersebut tidak boleh berkembang tanpa batas hingga mengorbankan kelancaran lalu lintas dan akses masyarakat terhadap fasilitas umum.
Asisten II Setdako Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut menegaskan, pemerintah tidak bermaksud mematikan mata pencaharian pedagang.
Namun, toleransi terhadap aktivitas perdagangan tetap harus memiliki batas yang jelas.
“Karena itu, pemerintah kota akan mengambil sikap yang jelas dan tegas terhadap teman-teman pedagang," kata Ingot, Sabtu (14/11/2026).
"Tidak ada tendensi tertentu, kita hanya ingin mengembalikan infrastruktur tersebut kepada fungsi utamanya,” sambungnya.
Menurutnya, persoalan Pasar Tumpah Jalan Ahmad Yani bukan semata-mata keberadaan pedagang, melainkan perubahan pola aktivitas perdagangan yang semakin meluas dan melewati kesepakatan waktu operasional.
Awalnya, pemerintah memberikan dispensasi kepada pedagang untuk beraktivitas hingga pukul 07.30 WIB.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengakomodasi perdagangan grosir, khususnya distribusi hasil perkebunan yang didatangkan menggunakan kendaraan pikap sebelum diteruskan kepada pedagang eceran.
Namun, dalam perkembangannya, aktivitas perdagangan tidak lagi terbatas pada transaksi grosir. Pedagang eceran ikut memanfaatkan kawasan tersebut hingga siang hari.
Kondisi ini kemudian memunculkan persoalan baru karena sebagian aktivitas perdagangan berlangsung di ruang yang seharusnya menunjang mobilitas masyarakat.
Ingot mengatakan, penataan Jalan Ahmad Yani juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan akses menuju sejumlah fasilitas publik di sekitar kawasan tersebut.
Keberadaan rumah sakit, rumah ibadah, dan sarana pendidikan membuat kelancaran lalu lintas di ruas jalan itu tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa.
Hambatan akibat aktivitas perdagangan berpotensi memengaruhi mobilitas masyarakat yang membutuhkan akses cepat dan lancar.
“Prioritas kita adalah pengguna jalan dulu. Ada akses menuju rumah ibadah, rumah sakit dan sarana pendidikan," tuturnya.
"Itu harus menjadi perhatian. Aktivitas lain tentu bisa berjalan sepanjang tidak mengganggu prioritas tadi,” jelasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Pemko Pekanbaru ingin menempatkan kepentingan publik sebagai dasar penataan kawasan.
Aktivitas ekonomi tetap diperbolehkan, tetapi tidak boleh mengambil alih fungsi fasilitas umum.
Pemko Pekanbaru berharap pedagang memahami dan mematuhi ketentuan jam operasional yang telah diberikan.
Pemerintah juga menginginkan kegiatan perdagangan tetap berlangsung tanpa menimbulkan gangguan terhadap masyarakat.
