JAKARTA - Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI mencuat di tengah meningkatnya tekanan politik di DPR.

Pada Rabu (11/11/2026), Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi membenarkan informasi bahwa Gibran mundur dari jabatannya.

Konfirmasi tersebut disampaikan Budi Arie ketika ditanya mengenai kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.

“Betul,” ujar Budi Arie Setiadi.

Sebelumnya, Gibran disebut telah menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Namun, informasi yang tersedia belum memuat pernyataan langsung dari Gibran maupun penjelasan resmi pemerintah mengenai proses dan status pengunduran diri tersebut.

Di tengah kabar itu, rumah dinas Wapres di Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, terpantau tidak menunjukkan aktivitas mencolok.

Gerbang rumah dinas terlihat tertutup rapat. Tidak tampak kendaraan keluar maupun masuk, sementara seorang petugas keamanan berjaga di depan gerbang.

Situasi lalu lintas di sekitar kawasan tersebut juga berjalan normal tanpa kepadatan berarti.

Aktivitas di dalam kompleks tidak dapat dipantau dari luar karena tertutup pagar.

Kabar pengunduran diri Gibran muncul setelah sebanyak 120 anggota DPR RI disebut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden.

Wakil Ketua DPR, Saan Mustofa mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani anggota DPR pengusul.

“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditanda-tangani adalah 120 orang,” ujar Saan Mustofa.

Para pengusul berasal dari delapan fraksi di DPR. Rinciannya, PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 13 anggota, Nasdem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota.

Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam data yang disampaikan. Jika seluruh angka berdasarkan rincian fraksi dijumlahkan, totalnya mencapai 122 anggota, bukan 120 orang seperti yang disebutkan Saan.

Perbedaan angka tersebut perlu diklarifikasi agar jumlah dukungan politik terhadap usulan HMP tidak menimbulkan interpretasi yang keliru.

Di sisi lain, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta membuat seorang wakil presiden diberhentikan.

Mekanisme tersebut merupakan bagian dari proses konstitusional yang memiliki persyaratan dan tahapan tersendiri.