PEKANBARU – Kabel telekomunikasi yang menjuntai dan terlihat semrawut di sejumlah ruas jalan Kota Pekanbaru kini mulai menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Penataan jaringan telekomunikasi pun mulai disiapkan demi menciptakan wajah kota yang lebih rapi tanpa mengganggu layanan masyarakat.

Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, mengatakan layanan telekomunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah ingin memastikan kualitas layanan tetap berjalan optimal sekaligus menjaga estetika kota dan kenyamanan pengguna jalan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui kolaborasi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) APJATEL Riau di Hotel Pangeran, Kamis (7/5/2026).

“Kami ingin menciptakan suasana kolaboratif. Kegiatan usaha berjalan, kebutuhan masyarakat terpenuhi, tetapi estetika kota dan kenyamanan pengguna jalan juga tetap terjaga,” ujarnya dikutip Jumat (8/5/2026).

Menurut Ingot, penataan kabel telekomunikasi tidak akan dilakukan secara sepihak maupun represif. Pemko Pekanbaru memilih pendekatan kolaboratif bersama para pelaku usaha agar proses penataan berjalan harmonis dan berkelanjutan.

Salah satu langkah yang mulai dibahas adalah penataan kabel udara menuju sistem jaringan bawah tanah secara bertahap. Namun, ia mengakui proses tersebut membutuhkan kesiapan teknis dan biaya yang besar sehingga tidak dapat dilakukan sekaligus.

“Harapan kami ke depan, memang idealnya tidak ada lagi kabel di atas. Tetapi semua perlu tahapan. Kami mulai bertitik di beberapa lokasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Selain fokus pada penataan fisik jaringan, Pemko Pekanbaru juga tengah menyusun regulasi terkait perizinan jaringan telekomunikasi. Saat ini sejumlah perusahaan diketahui telah mengajukan izin dan pemerintah masih memfinalisasi aturan yang akan diterapkan.

“Di Pemko, kami belum memiliki peraturan daerah khusus. Setelah itu nanti baru disiapkan peraturan wali kota. Kami ingin regulasi yang ditetapkan nantinya logis dan bisa dilaksanakan bersama,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy, menilai persoalan kabel fiber optik yang semrawut bukan hanya terjadi di Pekanbaru, tetapi juga di berbagai kota besar di Indonesia.

“Penataan jaringan merupakan sebuah keniscayaan. Ini bukan hanya persoalan Pekanbaru, tetapi hampir terjadi di banyak kota di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Jerry, penataan jaringan sangat penting untuk mengurangi risiko gangguan layanan hingga potensi kecelakaan akibat kabel yang tidak tertata dengan baik.

APJATEL, lanjutnya, terus mendorong harmonisasi regulasi melalui aturan terkait Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Meski demikian, pembangunan jaringan bawah tanah membutuhkan investasi besar sehingga diperlukan dukungan pemerintah daerah melalui sistem perizinan yang jelas dan terukur.

“Kepentingan negara harus terlindungi, pelaku usaha tetap berjalan, dan yang paling utama pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal. Kami ingin APJATEL benar-benar dapat memberi manfaat bagi Pekanbaru,” tutupnya dikutip dari MCRiau.