PEKANBARU - Pemprov Riau mulai menyiapkan strategi pengendalian inflasi untuk 2027 dengan mengevaluasi efektivitas program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sepanjang 2026.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi gejolak harga pangan, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi mengatakan, hasil evaluasi harus menjadi dasar penyempurnaan program, bukan sekadar mengukur capaian kegiatan yang telah dilaksanakan.
Hal itu disampaikannya secara virtual dalam kegiatan Capacity Building Tim Teknis Penguatan Neraca Pangan Daerah dan Evaluasi Program Kerja TPID se-Provinsi Riau Tahun 2026 di Aula Lancang Kuning Bank Indonesia, Kamis (19/11/2026).
"Dengan demikian, program yang dijalankan ke depan semakin efektif dalam menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga di Riau," kata Syahrial.
Menurutnya, evaluasi perlu mengukur sejauh mana inovasi dan program unggulan pemerintah kabupaten/kota memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan pangan dan kestabilan harga di masing-masing daerah.
Program yang terbukti efektif akan dipertahankan dan diperkuat. Sementara itu, berbagai kendala pelaksanaan harus menjadi bahan koreksi agar penyusunan prioritas TPID 2027 lebih tepat sasaran.
Tantangan pengendalian inflasi juga semakin relevan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Peningkatan permintaan sejumlah komoditas pangan berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama jika tidak diimbangi ketersediaan stok dan distribusi yang lancar.
Dalam kondisi tersebut, koordinasi lintas daerah menjadi faktor penting. Sebab, stabilitas harga tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasokan, tetapi juga kemampuan pemerintah mengantisipasi hambatan distribusi dan ketimpangan ketersediaan komoditas antarwilayah.
Syahrial juga menyoroti pemanfaatan digitalisasi sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pengendalian inflasi.
Teknologi dapat membantu TPID memperoleh informasi perkembangan kebutuhan dan ketersediaan pangan secara lebih cepat, sekaligus menghubungkan kepentingan masyarakat dengan petani, pekebun, dan nelayan sebagai pemasok lokal.
Forum evaluasi tersebut turut menjadi ruang pertukaran pengalaman antarkabupaten/kota.
Berbagai praktik baik dapat direplikasi maupun disesuaikan dengan karakteristik dan persoalan pangan di masing-masing wilayah.
Syahrial menegaskan, penguatan kerja sama dengan seluruh mitra strategis diperlukan untuk menghadapi persoalan produksi, distribusi, dan ketahanan pasokan.
"Serta seluruh mitra strategis dapat terus diperkuat untuk menghadapi tantangan produksi, distribusi, dan ketahanan pasokan daerah," tukasnya.