ROHUL – Praktik pengoplosan pupuk yang diduga dipasarkan menggunakan merek produk tertentu terbongkar di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menyita 9,7 ton pupuk dari sebuah gudang di Kecamatan Tandun dan mengamankan seorang pria berinisial JN (40).
Pengungkapan ini menjadi perhatian karena peredaran pupuk dengan identitas produk yang tidak sesuai berpotensi merugikan petani.
Selain persoalan harga, ketidaksesuaian kandungan pupuk juga dapat berdampak terhadap efektivitas pemupukan dan produktivitas pertanian.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat.
Petugas kemudian melakukan pemeriksaan di Jalan Rambutan Simpang Pir, Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.
Di lokasi, polisi menemukan mobil Mitsubishi L300 bernomor polisi BM 8791 MR yang mengangkut pupuk merek Super Fosfat SP-36 dalam kemasan 50 kilogram.
"Saat melakukan pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan satu unit mobil Mitsubishi L300 bernomor polisi BM 8791 MR yang telah memuat pupuk merek Super Fosfat SP-36 ukuran 50 kilogram," kata Ade, Rabu (18/11/2026).
Penelusuran terhadap asal pupuk tersebut mengarahkan penyidik ke sebuah gudang yang disewa JN.
Hasil penggeledahan di tempat itu menemukan persediaan pupuk dengan total berat mencapai 9,7 ton.
Polisi juga menyita sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mencampur bahan pupuk dan mengemasnya kembali sebelum dipasarkan.
Dari hasil pemeriksaan awal, JN diduga mencampurkan pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia.
Campuran tersebut selanjutnya dikemas ulang sehingga seolah-olah merupakan produk pupuk dengan merek tertentu.
Menurut Ade, aktivitas yang diduga melanggar ketentuan perdagangan dan perlindungan konsumen itu telah berlangsung sejak 13 Oktober 2026.
Tersangka mengaku menjual pupuk hasil campuran tersebut dengan harga Rp160.000 per karung berisi 50 kilogram.
"Setiap karung yang terjual, tersangka diduga meraup keuntungan sekitar Rp80 ribu," ujar Ade.
Kasus ini tidak sekadar menyangkut dugaan pemalsuan atau pengemasan ulang produk. Persoalan yang lebih mendasar adalah kepastian mutu pupuk yang diterima petani sebagai pengguna akhir.
Pupuk yang dipasarkan dengan identitas tidak sesuai berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemilihan jenis dan dosis pemupukan.
Apabila kandungannya tidak memenuhi spesifikasi produk yang tertera pada kemasan, petani berisiko mengalami kerugian biaya produksi hingga penurunan hasil pertanian.
Karena itu, pengungkapan perkara ini perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kandungan pupuk yang disita serta penelusuran jalur distribusinya.
Langkah tersebut penting untuk memastikan tingkat penyimpangan produk dan mencegah kemungkinan peredaran barang serupa.
Atas dugaan perbuatannya, JN disangkakan melanggar Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
Tersangka juga dijerat Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.