PEKANBARU – Polda Riau mencetak langkah besar dalam penegakan hukum perlindungan satwa liar di Indonesia. Untuk pertama kalinya, jaringan kejahatan perdagangan gading Gajah Sumatera di Riau berhasil dikembangkan hingga ke tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Terobosan tersebut ditandai dengan dinyatakan lengkapnya berkas perkara atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dengan demikian, penyidikan perkara TPPU yang bersumber dari kejahatan perburuan dan perdagangan gading gajah tersebut segera memasuki tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti.
"Berkas Perkara TPPU Perdagangan Gading Gajah sudah dinyatakan lengkap. Selanjutnya, penyidik siap melaksanakan pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) untuk selanjutnya diproses ke persidangan," ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, Kamis (19/11/2026) malam.
Pengungkapan ini menjadi perkembangan penting dalam membongkar jaringan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Tidak hanya memburu pelaku perburuan dan perdagangan, penyidik juga menelusuri aliran uang serta aset yang diduga berasal dari aktivitas ilegal tersebut.
Terpisah, Kepala Subdirektorat (Kasubdit) IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Teddy Adrian, menjelaskan bahwa penerapan TPPU dalam perkara ini menggunakan pendekatan follow the money atau mengikuti aliran uang.
Melalui pendekatan tersebut, penyidik tidak hanya berfokus pada pelaku yang terlibat langsung dalam perburuan dan perdagangan gading gajah, tetapi juga mengidentifikasi aliran dana, aset, serta pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari kejahatan tersebut.
"Pendekatan ini menjadi bagian dari implementasi Green Policing Polda Riau melalui strategi Green Financial Crime, yaitu menjadikan instrumen penegakan hukum keuangan sebagai upaya memutus motif ekonomi di balik kejahatan satwa," kata Teddy dikutip dari MCRiau.
Menurut Teddy, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21, proses penegakan hukum kini memasuki tahap penuntutan. Penyidik akan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada JPU untuk selanjutnya diproses di pengadilan.
Ia menegaskan, penanganan kejahatan lingkungan tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Jaringan pendanaan, keuntungan ekonomi, hingga aset yang diduga berasal dari tindak pidana juga harus ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik menemukan transaksi keuangan dengan nilai fantastis yang berkaitan dengan jaringan perdagangan gading Gajah Sumatera.
Sebelumnya, pada 11 Juni 2026, Polda Riau mengungkap hasil analisis transaksi keuangan yang menunjukkan perputaran dana mencapai Rp1.872.000.000 atau sekitar Rp1,87 miliar melalui 34 kali transaksi.
Dalam perkara TPPU tersebut, penyidik menetapkan dua orang tersangka berinisial FA (62) dan FS (43). Keduanya diduga terlibat dalam upaya menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.
Berdasarkan hasil penyidikan, FA diduga berperan sebagai pemodal utama yang menyediakan logistik sekaligus memberikan modal kepada para pemburu di lapangan.
Sementara itu, jaringan perdagangan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan pelaku lain yang berperan dalam proses distribusi hingga pemasaran gading gajah.
Pengembangan penyidikan juga mengungkap sedikitnya sembilan lokasi perburuan Gajah Sumatera selama kurun waktu 2024 hingga 2026.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan perburuan satwa liar bukan sekadar tindakan individu. Aktivitas ilegal itu diduga telah berkembang menjadi jaringan kejahatan terorganisasi yang memiliki dukungan modal, rantai distribusi, serta keuntungan ekonomi dalam jumlah besar.
Melalui penerapan TPPU, Polda Riau berupaya memutus sumber pendanaan sekaligus menutup ruang keuntungan ekonomi dari perdagangan satwa dilindungi. Langkah ini diharapkan memberikan efek jera bagi jaringan pelaku sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kelestarian Gajah Sumatera.