PEKANBARU - Pemerintah mulai mematangkan proses penetapan upah minimum tahun 2027. Sejumlah tenggat waktu telah ditetapkan, mulai dari pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga upah minimum sektoral.
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026. Selanjutnya, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) diumumkan pada 26 November 2026.
Sementara itu, penetapan UMK 2027 diberikan tenggat waktu hingga 25 November 2026. Adapun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat ditetapkan pada 30 November 2026 atau lima hari setelah pengumuman UMK.
Dilansir dari detikFinance, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Dalam regulasi tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan UMSP. Sedangkan penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur di masing-masing daerah.
Untuk penghitungan upah minimum 2027, pemerintah mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan
Formula penghitungan menggunakan sejumlah indikator, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.
Yassierli menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak agar proses penetapan upah minimum dapat berjalan secara adil dan mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun pengusaha.
"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam rapat tertulis, Senin (16/11/2026).
Untuk mendukung ketepatan penghitungan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga tengah menyiapkan estimasi KHL dengan mengacu pada data konsumsi rumah tangga dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi KHL tersebut mencakup empat komponen utama, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Tidak hanya pada tingkat provinsi, estimasi KHL juga disusun untuk tingkat kabupaten/kota. Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.
Menaker meminta Dewan Pengupahan Daerah memanfaatkan estimasi KHL tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran upah minimum di wilayah masing-masing.
Namun, proses penetapan tetap harus mengedepankan dialog sosial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar aspirasi pekerja dan pengusaha dapat terakomodasi.
"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli.
Dengan jadwal tersebut, pemerintah berharap proses penetapan upah minimum 2027 dapat berjalan sesuai tahapan dan menghasilkan kebijakan pengupahan yang mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja serta kondisi ekonomi dan kemampuan dunia usaha.