PEKANBARU - Presidium Perjuangan Rakyat Riau mulai mematangkan persiapan aksi besar yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2026. Sekitar 10 ribu orang dari berbagai organisasi masyarakat (ormas), paguyuban, elemen masyarakat adat, hingga organisasi mahasiswa direncanakan terlibat dalam aksi tersebut.

Persiapan itu ditandai dengan pertemuan bersama sejumlah perwakilan organisasi di Rumah Besar Perjuangan Rakyat Riau, Pekanbaru, Selasa (3/11/2026).

Presidium Perjuangan Rakyat Riau diinisiasi oleh Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Riau, Kepri dan Sumut bersama Gerakan Masyarakat Adat (GEMA) Melayu Riau. Pertemuan tersebut bertujuan menyatukan persepsi dan memperkuat dukungan berbagai elemen masyarakat terhadap perjuangan hak-hak rakyat Riau.

Berdasarkan undangan resmi yang diterima media ini, sejumlah organisasi yang hadir di antaranya LLMB Riau, GEMA Riau, LAM Riau, FKPMR, PKBR, IKJR, IKM Riau, Permasa Riau, HIMNI, IKKS, Misuri, Sriwijaya, Pujakesuma, Patri Riau, FKUB Riau, DPPS, FPK Riau, RMRB, IKM, KAMMI Riau, HMI Riau, IMM Riau, PII Riau, PMII Riau, GMNI Riau, IKLA RGS Riau, BEM Unri, BEM UIN, BEM UIR, BEM Umri dan BEM Unilak.

Panglima Pucuk LLMB Riau, Sumut dan Kepri, Ismail Amir, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan organisasi.

Menurutnya, masyarakat Riau perlu bersatu memperjuangkan hak atas kekayaan sumber daya alam yang selama ini dihasilkan dari wilayah tersebut.

Ia menilai, masyarakat Riau belum sepenuhnya menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam yang berasal dari tanah Melayu. Karena itu, perjuangan bersama diperlukan agar manfaat kekayaan daerah dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat setempat.

"Melalui pertemuan ini kami mengajak semua suku-suku yang ada di Riau, semua elemen masyarakat lainnya, termasuk juga mahasiswa mari bersama-sama kita berjuang untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Riau," tegasnya.

Senada, Ketua Umum GEMA Riau, Datuk Taufik Tambusai, mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan dukungan terhadap gerakan tersebut.

Ia menegaskan, perjuangan yang dibangun membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk masukan, kritik dan saran agar langkah yang dilakukan tetap berjalan sesuai tujuan.

"Kami mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bukan bermaksud menggurui, namun kami mengajak kita semua berjuang bersama, karena kita punya problem yang sama," ujarnya.

Taufik berharap seluruh pihak dapat menyampaikan pandangan secara terbuka sehingga perjuangan tersebut benar-benar menjadi gerakan bersama masyarakat Riau.

Aksi 10 November Diklaim Bukan Aksi Anarkis

Sementara itu, Ketua Panitia Aksi 10 November, Said Lukman, menegaskan aksi yang direncanakan merupakan gerakan kemanusiaan dan bukan aksi anarkis.

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di depan kantor PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Sejumlah tuntutan akan disampaikan, terutama menyangkut hak-hak masyarakat Riau yang dinilai selama ini belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya dari pemerintah pusat.

"Tidak akan ada yang ke Jakarta, orang Jakarta kita minta datang ke Riau," tegas Said.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Riau, mengingat berbagai persoalan yang menurutnya masih dihadapi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam tersebut.

Dalam rencana aksi itu, Presidium Perjuangan Rakyat Riau menyiapkan lima poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat.

Berikut lima tuntutan yang akan disuarakan:

1. Menuntut pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) sebesar 70 persen untuk rakyat Riau.

2. Menuntut pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sebesar 70 persen untuk rakyat Riau.

3. Menuntut pengembalian lahan sitaan negara oleh Satgas PKH kepada masyarakat adat dan masyarakat tempatan di Riau.

4. Menuntut pemenuhan kebun plasma sebesar 20 persen oleh setiap perusahaan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk rakyat Riau.

5. Menuntut pelaksanaan peraturan daerah tentang tenaga kerja lokal dengan kuota 60 persen di seluruh perusahaan di Riau.

Melalui aksi tersebut, Presidium Perjuangan Rakyat Riau berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan, terutama terkait pembagian hasil sumber daya alam, pengelolaan lahan, kebun plasma, serta kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Rencana aksi 10 November mendatang pun menjadi momentum bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyuarakan aspirasi secara bersama-sama.(*)