JAKARTA - Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam membangun tata kelola infrastruktur berbasis sumber daya manusia (SDM) profesional berbuah manis.

Pemprov Riau resmi menyabet peringkat kedua nasional dalam ajang bergengsi Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Seremoni penganugerahan ini berlangsung di Auditorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, pada Sabtu (29/8/2026).

Gelar ini bukan sekadar piala pajangan, melainkan apresiasi konkret dari PII dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri atas penerapan standar profesi keinsinyuran tingkat tinggi di ekosistem pemerintahan daerah.

Riau tidak meraih posisi ini dengan mudah. Sejak Juli 2026, Dewan Asesor PII telah menyeleksi puluhan provinsi di Indonesia melalui proses verifikasi dan asesmen yang ketat.

Hasilnya, Riau masuk dalam daftar enam provinsi elite yang mendapat undangan khusus penganugerahan ini, berdiri sejajar dengan Bali, DKI Jakarta, Lampung, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.

Penilaian sistem IKD yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran ini membedah empat pilar krusial pembangunan daerah, yakni ketajaman kebijakan publik.

Kemudian, kualitas SDM teknis, pelaksanaan proyek keteknikan, serta dampak jangka panjang serta keberlanjutan pembangunan.

Di balik pencapaian ini, terdapat kerja masif pendataan dan sertifikasi. Proses penilaian yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama PII Wilayah Riau ini melibatkan setidaknya 21 Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Riau.

Mereka sukses mendokumentasikan inovasi keteknikan, merumuskan kebijakan tertulis, hingga memfasilitasi sertifikasi profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berlatar belakang teknik.

Kepala BKD Riau, Budi Fakhri, yang turut mendampingi Plt Gubernur di Jakarta menegaskan, ini adalah proses belajar kolektif yang berdampak besar.

"Alhamdulillah, dengan dukungan dan kerja sama seluruh Perangkat Daerah bersama PII Wilayah Riau, Provinsi Riau mampu menunjukkan komitmen nyata dalam penerapan praktik keinsinyuran yang profesional pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," tegas Budi Fakhri.

Ke depannya, Pemprov Riau tidak akan berhenti di peringkat kedua. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong ASN teknis mengambil sertifikasi profesi guna memperkuat ekosistem tata kelola pembangunan yang bebas hambatan dan tepat guna.

Turut menjadi saksi dalam penganugerahan bersejarah tersebut antara lain Kepala Badan Penghubung Riau Decy, Dewan Pembina PII Riau sekaligus Ketum DPP ASPEKNAS H Aswandi, Dewan Penasehat PII Riau Irving Kahar Arifin, Ketua PII Riau Ulul Azmi, serta Deputi Bidang Organisasi PII Riau Pipin Azrin.