PEKANBARU – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Di tengah upaya pemadaman, pemerintah daerah justru menghadapi persoalan lain, yakni keterbatasan anggaran akibat kondisi defisit.

Kabut asap yang mulai muncul akibat karhutla pun telah mengganggu aktivitas dan berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mencatat, karhutla saat ini tersebar di sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Pelalawan, dan Indragiri Hulu.

Namun, upaya penanganan di lapangan tidak berjalan tanpa hambatan. Keterbatasan anggaran membuat kebutuhan operasional petugas menjadi persoalan yang harus segera dicarikan jalan keluar.

Kepala BPBD Riau, Edy Afrizal, mengakui kondisi defisit anggaran berdampak terhadap penanganan karhutla.

"Ya pasti berdampaklah. Karena yang namanya petugas turun ke lapangan itu pasti butuh makan, operasional, BBM dan segala macam," kata Edy saat diwawancarai Kompas.com usai apel siaga karhutla di Mapolda Riau di Pekanbaru, Senin (10/8/2026).

Meski demikian, Edy memastikan pemerintah tetap berupaya mencari solusi agar penanganan karhutla tidak terhenti. Untuk sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggunakan dana kebutuhan mendesak untuk membiayai penanggulangan karhutla.

Menurut Edy, pemerintah juga tengah mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

"Tadi Pak Gubernur sampaikan, tadi rapat dengan Menko Polkam, BNPB siap membantu dana operasional. Tinggal kita ajukan usulan," ujar Edy.

Keterbatasan anggaran ternyata tidak hanya terjadi di tingkat provinsi. Edy menyebut kondisi serupa juga dialami hampir seluruh kabupaten dan kota di Riau yang kini menghadapi karhutla.

"Bahkan ada yang nol (anggarannya). Semuanya pada mengeluh. Ya memang kondisinya seperti itu. Namun, kita mencoba mencari solusi dan jalan keluarnya," kata Edy.

Di tengah meluasnya titik karhutla dan mulai munculnya kabut asap, dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan petugas dapat terus bergerak di lapangan.

Pemerintah daerah kini harus berpacu dengan waktu untuk mencari tambahan dukungan operasional, agar keterbatasan anggaran tidak semakin menghambat upaya pengendalian karhutla di Riau.