PEKANBARU – Fitra Riau memaparkan hasil riset keterbukaan informasi anggaran (KIA) pada 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau dalam sebuah ekspose yang digelar di Pekanbaru, Kamis (22/1/2026). Paparan ini mengungkap adanya penurunan indeks keterbukaan anggaran di tingkat provinsi maupun sebagian besar daerah di Riau.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Riau, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau Tarmidzi, Peneliti Fitra Riau Gusmansyah, serta perwakilan sejumlah organisasi nonpemerintah.

Dalam rilisnya, Fitra Riau menyebutkan Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran Provinsi Riau pada 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data perbandingan KIA 2024–2025, nilai KIA Provinsi Riau turun dari 0,82 pada 2024 menjadi 0,70 pada 2025.

Deputi Koordinator dan Manager Knowledge Management Fitra Riau, Gusmansyah, menilai penurunan ini menjadi sinyal melemahnya komitmen transparansi dalam pengelolaan dan publikasi informasi anggaran daerah.

“Meski masih berada di posisi tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota se-Riau, tren penurunan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan anggaran belum sepenuhnya mengakar sebagai sistem yang baku,” ujar Gusmansyah.

Ia menjelaskan, praktik transparansi anggaran di Riau masih sangat bergantung pada kebijakan pimpinan dan unit tertentu, bukan pada standar yang mengikat seluruh organisasi perangkat daerah. Kondisi ini, menurutnya, membuat keterbukaan informasi rentan mengalami kemunduran.

Tak hanya di tingkat provinsi, sebagian besar kabupaten dan kota di Riau juga menunjukkan kondisi stagnan bahkan penurunan indeks. Kabupaten Kepulauan Meranti, misalnya, mengalami penurunan tajam dari 0,08 menjadi 0,01. Kabupaten Rokan Hulu merosot dari 0,47 menjadi 0,20, disusul Kabupaten Siak dari 0,41 menjadi 0,26.

Penurunan juga tercatat di Kabupaten Indragiri Hilir dari 0,41 menjadi 0,17, Kabupaten Kampar dari 0,35 menjadi 0,30, serta Kabupaten Rokan Hilir dari 0,40 menjadi 0,39.

“Sejumlah daerah tersebut kini berada dalam kategori indeks rendah, mencerminkan lemahnya keterbukaan informasi anggaran di tingkat lokal,” jelas Gusmansyah.

Di sisi lain, beberapa daerah mencatatkan perbaikan indeks, seperti Kota Pekanbaru yang melonjak dari 0,16 menjadi 0,53. Kabupaten Indragiri Hulu dan Bengkalis juga menunjukkan peningkatan. Namun, Fitra menilai capaian tersebut belum cukup kuat untuk menutup penurunan di daerah lain, sehingga secara regional rata-rata keterbukaan anggaran di Riau belum menunjukkan kemajuan berarti.

Dokumen evaluasi KIA 2024–2025 menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran di Riau masih bersifat sporadis, sektoral, dan rapuh. Praktik keterbukaan dinilai belum terinstitusionalisasi secara kuat dalam sistem pemerintahan daerah.

“Ketika terjadi perubahan kebijakan, tekanan fiskal, atau pergeseran prioritas anggaran, keterbukaan informasi justru menjadi aspek yang paling mudah dikorbankan,” kata Gusmansyah.

Situasi ini dinilai semakin mengkhawatirkan di tengah meningkatnya tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer pusat, tingginya ketergantungan pada Dana Perimbangan, serta meningkatnya belanja wajib daerah.

“Dalam kondisi seperti ini, keterbukaan informasi anggaran seharusnya menjadi instrumen utama untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan keuangan daerah,” tegasnya.

Namun, hasil riset menunjukkan keterbukaan anggaran di Riau belum sepenuhnya dipahami sebagai kewajiban hukum dan strategi pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Keuangan Negara, serta regulasi turunannya.

Menanggapi temuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyatakan Pemprov Riau terus berbenah dan menjadikan masukan Fitra sebagai bahan evaluasi.

“Ada yang sudah kami jalankan, misalnya untuk pertanggungjawaban. Kami melakukan perbaikan sebagai responsif. Kami coba bergeser dari reaktif ke responsif,” ujarnya.