PEKANBARU - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sumatera Bagian Tengah dan Utara (Sumbagtera), Gopinda Aditya, menilai kebijakan Take on Product (ToP) yang digagas Pemprov Riau merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tekanan keuangan nasional yang kian berat.

Menurut Gopinda, pemerintah pusat saat ini cenderung menahan sebagian dana transfer ke daerah, yang berdampak pada lambatnya pembangunan serta penyerapan anggaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kondisi fiskal kita sedang sulit. Transfer pusat ke daerah menurun, sementara kebutuhan pembangunan makin besar. Karena itu, skema Take on Product harus kita dorong sebagai solusi realistis agar daerah bisa punya ruang fiskal sendiri,” ujar Gopinda, Jumat (10/10/2025).

Lebih lanjut dijelaskannya, ToP memberi peluang bagi Riau untuk memperoleh sebagian hasil produksi minyak dan gas bumi dalam bentuk fisik, bukan hanya dalam bentuk dana bagi hasil. Dengan demikian, Riau akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap pemerintah pusat.

“ToP ini bukan sekadar konsep teknis, tapi langkah menuju kemandirian fiskal daerah. Kita tidak minta lebih, hanya ingin hasil kekayaan kita dikelola bersama dan sebagian dinikmati rakyat Riau,” tegasnya.

Gopinda juga meminta agar DPRD Riau mengambil sikap tegas mendukung program ToP, bahkan memberi tekanan moral kepada pemerintah pusat untuk membuka ruang pembahasan yang lebih serius.

“DPRD Riau jangan hanya diam. Harus ada sikap resmi mendukung skema ini, karena inilah cara kita memperjuangkan hak fiskal Riau. Kalau DPRD bersuara keras, pemerintah pusat pasti mendengar,” tegasnya.

Ia pun menyayangkan minimnya dukungan dari anggota DPR RI asal Riau yang dinilai belum menindaklanjuti pembahasan ToP di tingkat nasional.

“Sayangnya, banyak anggota DPR RI dari Riau yang belum menindaklanjuti gagasan ini di Senayan. Padahal ini ide besar yang bisa memperbaiki keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan ke pusat,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemprov Riau telah mengusulkan skema baru pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah pusat melalui mekanisme ToP, yakni pembagian hasil berdasarkan nilai total produk yang dihasilkan daerah.

Gubernur Riau, Abdul Wahid menyebut, pada 2024 lalu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau mencapai Rp1.112 triliun. Jika 10 persen dari total itu dikembalikan ke daerah, maka Riau bisa memperoleh lebih dari Rp100 triliun untuk memperkuat kapasitas fiskalnya.

“Dengan angka itu, Riau bisa membangun infrastruktur memadai dan menata pemerintahan secara lebih mandiri,” kata Wahid.

Gopinda menegaskan, ToP adalah bentuk inovasi fiskal yang berpihak kepada daerah penghasil sumber daya alam.

Ia menyerukan agar semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, akademisi, hingga mahasiswa bersatu memperjuangkan implementasinya.

“Kalau pusat terus menahan dana dan kita hanya menunggu, Riau akan semakin tertinggal. Tapi kalau kita dorong Take on Product, ini bisa jadi jalan keluar nyata dari ketimpangan fiskal. Ini bukan kepentingan elit, tapi kepentingan rakyat,” tutupnya.