PEKANBARU – Hingga September 2025, serapan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau baru mencapai 49 persen, sementara realisasi fisik berada di angka 52 persen. 

Capaian yang dinilai masih rendah ini mendorong Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, untuk mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja lebih cepat dan serius.

Sesuai arahan Gubernur Riau, Abdul Wahid, Syahrial Abdi menekankan pentingnya profesionalisme dan produktivitas aparatur sipil negara (ASN) demi tercapainya target pembangunan.

“Birokrasi harus berjalan profesional dan produktif. Kami membutuhkan ASN yang tanggap, cekatan, dan berorientasi pada hasil, bukan yang sibuk dengan politik kantor atau hanya menunggu instruksi,” tegas Syahrial, Minggu (21/9/2025).

Ia mengingatkan para pejabat eselon II hingga administrator untuk bekerja proaktif, bukan manipulatif. Menurutnya, birokrasi tidak memerlukan pemimpin yang hanya pandai berjanji namun miskin prestasi. 

“Maka itu saya berpesan bekerjalah proaktif jangan manipulatif. Tidak ada tempat bagi pejabat yang hanya pandai berjanji tetapi miskin prestasi,” ujarnya.

Syahrial juga menyinggung visi pembangunan Riau 2025–2030, yaitu Riau Bedelau (berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis, dan maju). 

Ia menyatakan, visi besar ini hanya akan terwujud jika pejabat tinggi pratama menjadi garda terdepan dalam reformasi birokrasi.

“Visi besar ini tidak mungkin tercapai jika OPD hanya bekerja sektoral. Jaga harmoni, perkuat integritas, dan pastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Kita satu tubuh, kita satu mesin besar,” jelasnya.

Dengan mengibaratkan Pemprov Riau sebagai kapal besar yang berlayar, Syahrial meminta setiap kepala OPD untuk menguasai peta, mengantisipasi badai, dan membawa kapal masing-masing tepat sampai tujuan.

Syahrial juga menekankan tiga prinsip yang wajib dijalankan pejabat yakni kecepatan, ketuntasan, dan integritas. Tanpa prinsip ini, serapan anggaran akan tetap rendah dan birokrasi berjalan lambat.

“Mulai hari ini, saya minta seluruh pejabat kerja cepat, jangan menunggu dan ambil inisiatif. Kerja tuntas, ukur keberhasilan dari output dan dampak, bukan laporan indah. Kerja kolaboratif, bangun sinergi, dan berintegritas dengan menghindari praktik yang mencederai publik,” tambahnya.

Ia menegaskan, reformasi birokrasi tidak hanya menata organisasi, melainkan juga mengubah pola pikir dan budaya kerja. 

Pejabat diminta menanggalkan kebiasaan lama yang berorientasi pada rutinitas tanpa hasil nyata.

“Pelayanan publik adalah inti dari birokrasi. Tempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Riau Bedelau bukan sekadar slogan, tapi janji kerja yang harus dibuktikan dengan tindakan nyata,” pungkasnya.