PEKANBARU - Puluhan kontraktor yang tergabung dalam Aliansi Rekanan Riau (ARRI) menyuarakan keresahan mereka terkait belum dibayarkannya sejumlah proyek yang telah diselesaikan sejak tahun 2023 hingga 2024 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Mereka menilai ketidakjelasan penyelesaian tunda bayar ini telah mengganggu kelangsungan usaha, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Para rekanan menggelar pertemuan di Wareh Coffee, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Rabu (10/9), untuk membahas langkah bersama dalam menyikapi lambannya pencairan dana proyek yang telah selesai dikerjakan. Mereka juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa pembayaran sudah dilakukan.
"Informasi yang beredar soal pembayaran itu menyesatkan. Faktanya, hingga saat ini banyak pekerjaan tahun 2023 dan 2024 yang belum dibayarkan. Kondisi ini sangat memukul pelaku usaha, terutama yang tergolong UMKM,” kata Arianto, salah satu perwakilan rekanan.
Dalam pertemuan tersebut, puluhan rekanan menyepakati sejumlah langkah strategis untuk menuntut kejelasan dari pihak terkait. Mereka berencana melakukan audiensi dengan berbagai instansi penting, antara lain:
- Melakukan silaturahmi ke Dinas PUPR dan OPD lainnya di lingkungan Pemprov Riau untuk meminta penjelasan langsung terkait progres pembayaran.
- Mengajukan audiensi atau hearing dengan DPRD Provinsi Riau guna meminta dukungan politik serta pengawasan legislatif terhadap proses penyelesaian pembayaran yang tertunda.
- Menjadwalkan pertemuan langsung dengan Gubernur Riau, sebagai bentuk permintaan perhatian serius dan komitmen dari pimpinan tertinggi di provinsi terhadap persoalan ini.
ARRI menegaskan bahwa langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk keprihatinan sekaligus upaya kolektif untuk menjaga stabilitas ekonomi para pelaku jasa konstruksi dan mitra kerja Pemprov Riau.
“Kami berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi ini. Banyak rekanan yang sudah mengerahkan modal, tenaga, dan sumber daya untuk menyelesaikan proyek, namun kini justru harus menanggung beban karena belum dibayarkan,” tegas Arianto.
Hingga saat ini, pihak Pemprov Riau belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan pembayaran tersebut. ARRI berharap aspirasi ini segera ditanggapi agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas di daerah.
.jpg)
.jpg)
