PEKANBARU - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta menuntaskan masalah relokasi guru ASN PPPK 2021. Guru PPPK tersebut agar dipermudah untuk kembali mengajar di sekolah asal mereka sesuai domisili KTP.

"Beberapa guru sudah memiliki surat pelepasan dan penerimaan dari sekolah asal mereka, tetapi hingga kini Dinas Pendidikan (Disdik) belum memberikan persetujuan karena belum ada aturan yang jelas," jelas Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo atau Ekowi.

Menurutnya, guru ASN PPPK dengan SK tahun 2023 di bawah Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Provinsi Riau sudah bisa direlokasi ke sekolah asalnya. Sehingga ia berharap kebijakan serupa diterapkan untuk guru PPPK 2021.

Ekowi mengungkapkan bahwa pihaknya telah membawa isu ini ke anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Ir. H. Sahidin, pada 4 Februari 2025. "Kami berharap Menpan RB dan BKN segera mempermudah proses relokasi teman-teman PPPK 2021 agar mereka bisa mengajar di sekolah asal sesuai domisili," ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi berat yang dialami para guru PPPK 2021. Banyak guru harus meninggalkan keluarga, termasuk orang tua yang sudah lanjut usia dan membutuhkan perawatan.

"Beberapa dari mereka bahkan harus bolak-balik dari tempat tinggal ke lokasi mengajar yang jauh, yang jelas menguras tenaga dan biaya," papar Ekowi.

Ia berharap Menpan RB dan BKN segera mengambil langkah nyata untuk memberikan kemudahan relokasi bagi guru PPPK 2021. "Kebijakan ini sangat penting untuk memastikan kenyamanan guru agar mereka bisa mengajar dengan tenang dan memberikan pendidikan terbaik bagi para siswa," tambahnya.

Dukungan terhadap kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para guru dan berdampak positif pada kualitas pendidikan di Provinsi Riau.

Editor: Riki