PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai menyusun langkah strategis untuk mewujudkan visi Gubernur Riau Abdul Wahid dalam mengembangkan Stadion Utama Riau sebagai kawasan bisnis dan industri olahraga. Tahap awal pengembangan difokuskan pada penataan legalitas lahan yang menjadi dasar utama bagi seluruh rencana ke depan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau, Erisman Yahya, menjelaskan bahwa proses pembenahan legalitas lahan menjadi prioritas. Saat ini, total luas lahan mencapai 64 hektare, namun sebagian besar masih tercatat sebagai aset milik Universitas Riau (UNRI), sementara sebagian lainnya dalam kondisi sengketa.

“Yang sudah jelas statusnya itu sekitar 61 hektare, dan itu milik UNRI. Ini yang sedang kami urus bersama BPKAD agar prosesnya bisa berjalan,” ujar Erisman, Kamis (19/6/2025).

Salah satu opsi yang sedang dikaji Pemprov Riau adalah skema tukar guling (ruislag) antara lahan milik UNRI dan Pemprov. Langkah ini dinilai sebagai solusi legal dan efisien guna memperjelas kepemilikan dan membuka jalan bagi pengembangan kawasan secara optimal.

“Kita sedang upayakan sistem tukar guling agar kepemilikan bisa dikuasai pemerintah provinsi secara sah,” tambah Erisman.

Menuju Kawasan Terpadu: Olahraga, Bisnis, dan Wisata

Setelah status kepemilikan lahan tuntas, kawasan Stadion Utama akan dikembangkan sebagai kawasan terpadu. Rencana pengembangan mencakup pembangunan hotel, ruang usaha, dan destinasi wisata yang terintegrasi dengan fasilitas olahraga.

“Jika legalitas lahan rampung, barulah pengembangan dimulai. Lokasinya sangat strategis dan bisa menjadi pusat pertumbuhan baru,” jelasnya.

Kawasan ini berada di Jalan Naga Sakti, berdekatan dengan pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Otak Vertikal yang telah lebih dulu dilakukan ground breaking. Keberadaan rumah sakit tersebut dinilai akan memperkuat kawasan sebagai pusat layanan publik dan ekonomi.

Dukungan juga datang dari Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat. Ia menilai kawasan Stadion Utama Riau memiliki potensi besar jika dikelola secara tepat. Ia mendorong agar revitalisasi stadion dilakukan terlebih dahulu melalui Kementerian PUPR sebelum pengelolaan diserahkan kepada pihak ketiga.

“Stadion ini dibangun dengan uang rakyat, sayang kalau terbengkalai. Kami siap menyuarakan revitalisasi ke pemerintah pusat, agar stadion ini kembali berfungsi maksimal dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya, seperti yang dilansir dari mcr.(*)