SELATPANJANG - Kabupaten Kepulauan Meranti dihadapkan pada persoalan besar dalam pembangunan infrastruktur setelah pemerintah pusat merasionalisasi anggaran secara signifikan. Kepala daerah yang akan dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang harus bersiap menghadapi situasi pelik ini, terutama dalam mengatasi kebutuhan infrastruktur dasar di wilayahnya.

Pemangkasan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025, yang menyebutkan bahwa dana transfer ke daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti dirasionalisasi hingga Rp 103,5 miliar dari total Rp 113,9 miliar yang seharusnya diterima untuk pembangunan jalan pelayanan dasar.

Sebelumnya, Dinas PUPR Kepulauan Meranti di bawah kepemimpinan Fajar Triasmoko telah berupaya maksimal mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat demi mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, dengan adanya pemangkasan ini, harapan besar masyarakat untuk melihat perbaikan jalan yang lebih baik di daerah mereka harus tertunda.

Adapun anggaran yang terkena pemotongan terdiri dari anggaran infrastruktur dengan tema Jalan layanan Dasar sebesar Rp 37.005.455.000, Jalan Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) sebesar Rp 25.953.712.000 dan ⁠DAU Spesifik Bidang Pekerjaan Umum Rp. 40.545.083.000. Yang tersisa hanya untuk Air Minum - Layanan Dasar sebesar Rp 10.440.280.000.

Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, mengakui bahwa selama ini pembangunan infrastruktur di daerahnya sangat bergantung pada TKD dari pemerintah pusat. Dengan pemangkasan besar-besaran ini, rencana pembangunan dan perawatan jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi semakin sulit.

"Awalnya anggaran TKD untuk infrastruktur, khususnya jalan, di Pemkab Kepulauan Meranti ditetapkan lebih dari Rp 100 miliar. Namun, karena refocusing, dana tersebut akhirnya dicoret pada tahun ini," ujar Asmar, Rabu (12/2/2025).

Kondisi ini tentu menjadi pukulan telak bagi daerah termuda di Provinsi Riau ini, mengingat kebutuhan akan infrastruktur yang layak masih sangat tinggi. Sejumlah proyek yang telah direncanakan pun terancam tertunda dan dilakukan revisi.

Pemkab Tak Kehilangan Semangat, Fokus pada Program Prioritas

Meskipun menghadapi kendala besar, Pemkab Kepulauan Meranti tetap berupaya mencari solusi agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan dan tidak kehilangan akal untuk benar-benar mewujudkan impian masyarakat terhadap infrastruktur yang baik yang telah dicanangkan sebelumnya. Asmar menegaskan bahwa Pemkab akan lebih fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Meskipun kita berharap banyak pada TKD berupa DAK dan DAU yang akhirnya dipotong, kita tidak kehilangan semangat untuk membangun. Bagaimanapun, kita tetap berusaha mewujudkan impian dan harapan masyarakat," tambahnya.

Pemangkasan anggaran infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi tantangan besar bagi kepemimpinan Plt Bupati AKBP (Purn) H. Asmar dan pasangannya, Muzamil, yang akan segera dilantik. Meski demikian, harapan tetap ada bahwa pembangunan infrastruktur di daerah ini akan terus berjalan demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti melalui Dinas PUPR menggencarkan strategi baru, salah satunya dengan mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari APBD. Meskipun APBD juga mengalami pemotongan, upaya ini dilakukan agar rencana pembangunan yang sebelumnya mengandalkan anggaran yang bersumber dari DAK dan DAU tetap bisa direalisasikan.

Plt Bupati Asmar menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berusaha semaksimal mungkin agar infrastruktur tetap terbangun dan dilanjutkan, meskipun dengan keterbatasan anggaran.

"Memang pembangunan memerlukan anggaran, namun dengan kondisi saat ini kita harus memutar otak agar tetap bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat. Meskipun tidak maksimal, setidaknya pembagian dilakukan secara merata di sejumlah kecamatan, sehingga nanti tinggal melanjutkan lagi jika anggaran kembali normal," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, ST, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam membangun infrastruktur yang memadai bagi masyarakat.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas PUPR itu juga mengatakan jika pihaknya melakukan pembangunan infrastruktur dengan dana yang minim juga dapat dilakukan secara efektif dan efisien tanpa mengorbankan kualitas dan keberlanjutan pembangunan.

"Meskipun anggaran untuk pembangunan infrastruktur telah dipotong dan minim, kami tetap berusaha untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam menciptakan infrastruktur yang baik. Namun tentunya kami tidak melupakan kualitas dari pembangunan tersebut," kata Rahmat.

Dengan semangat dan strategi yang disiapkan, Pemkab Kepulauan Meranti bertekad untuk tidak menjadikan pemangkasan anggaran sebagai penghalang utama. Mereka akan terus mencari solusi agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan demi kepentingan masyarakat. 

Penulis : Ali Imroen