KUANISNG - Pemkab Kuansing mulai menggerakkan roda reformasi birokrasi di awal 2026 dengan melakukan rotasi dan promosi jabatan struktural Eselon III dan IV.
Langkah ini dinilai sebagai strategi memperkuat kinerja organisasi sekaligus mempercepat pelayanan publik di daerah.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Wakil Bupati Kuansing, Muklisin di Ruang Multimedia Kantor Bupati Kuansing, Kamis (8/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Wabup Muklisin menegaskan, mutasi jabatan bukan sekadar pergantian posisi administratif, melainkan bagian dari konsolidasi birokrasi untuk menjawab tantangan pelayanan masyarakat yang semakin dinamis.
“Pelantikan ini adalah upaya memperkuat kinerja perangkat daerah. Saya minta pejabat yang dilantik segera beradaptasi dan bekerja maksimal demi peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Sejumlah pejabat ditempatkan pada posisi yang dinilai strategis, khususnya di dinas teknis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Hasvirta Indra yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perikanan, kini dipercaya mengisi posisi Sekretaris Disdukcapil Kuansing, sektor vital dalam layanan administrasi kependudukan.
Sementara itu, jabatan Sekretaris Dinas Perikanan diserahkan kepada Eka Satria. Pergeseran ini diharapkan mampu mendorong efektivitas kerja dan optimalisasi program lintas sektor.
Selain itu, Pemkab Kuansing juga melantik sejumlah pejabat di tingkat bidang dan kecamatan, antara lain:
- Yeni sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
- Yeyendra sebagai Kepala Bidang Perikanan
- Hb Yusuf sebagai Kepala Bidang Hortikultura
- Rasali sebagai Sekretaris Camat Benai
- Pajrul Ramadhan sebagai Kepala Seksi Aset
- Alpusen sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Logas Tanah Darat.
Wabup Muklisin mengingatkan, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
Ia menekankan pentingnya profesionalisme aparatur dalam menjaga kepercayaan publik.
“Jabatan bukan sekadar posisi, tetapi amanah. Integritas, disiplin, dan sinergi antarlembaga harus menjadi pegangan utama dalam menjalankan tugas pemerintahan,” pungkasnya.
.jpg)
