KAMPAR - Kebijakan penanganan dampak bencana di sektor pendidikan Kabupaten Kampar dinilai kaku dan lamban merespons situasi darurat kesehatan.

Meski paparan udara beracun akibat kabut asap pekat telah memicu gangguan pernapasan serius hingga memaksa sejumlah guru bergantung pada alat bantu medis, aktivitas belajar mengajar secara tatap muka di kawasan terdampak masih terus dipaksakan akibat terganjal formalitas instruksi dinas.

Kondisi memprihatinkan ini terlihat jelas di SD Negeri 028 Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Rabu (7/10/2026).

Di sekolah ini, proses pembelajaran tetap berlangsung kendati kepekatan asap kiriman telah melampaui batas aman dan mengancam keselamatan fisik para murid serta tenaga pendidik.

Dampak dari keterlambatan antisipasi regulasi tersebut kini berujung pada krisis kesehatan di lingkungan sekolah.

Kepala SD Negeri 028 Rimbo Panjang, Nuraini membeberkan, paparan udara buruk dalam dua hari terakhir telah memicu gejala fisik nyata yang mengganggu proses belajar.

"Jangankan anak-anak, kita pun guru sudah terasa napas sesak, tenggorokan pedih, hidung tersumbat dan mata terasa kabur rasanya," kata Nuraini.

Eskalasi ancaman kesehatan ini tak lagi sekadar potensi risiko, melainkan telah memakan korban di kalangan pengajar.

Empat orang guru di sekolah tersebut dilaporkan mengalami keluhan asma mendadak dan harus menjalani perawatan mandiri seusai jam mengajar.

"Guru kita ada 4 orang yang kena asma. Jadi pulang sekolah pasang nebulizer di rumah," ucap Nuraini.

Ironisnya, besarnya risiko kesehatan yang dialami para pengajar belum mampu mendorong dinas terkait untuk menerbitkan keputusan cepat mengenai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Pihak sekolah mengaku tersandera oleh hirarki administrasi sehingga tidak memiliki diskresi untuk menghentikan KBM tatap muka secara mandiri demi melindungi warga sekolah.

"Sampai saat ini belum ada instruksi dari atasan pelaksanaan PJJ. Kami tidak bisa buat kebijakan sendiri," tegas Nuraini.

Guna menyiasati kebuntuan aturan tersebut, pihak sekolah akhirnya mengambil langkah kompromi dengan melonggarkan tingkat kehadiran.

Orangtua murid yang khawatir akan dampak kesehatan diizinkan untuk merumahkan anaknya secara mandiri, sementara aktivitas siswa yang tetap hadir dibatasi ketat di dalam ruang kelas.

Kondisi ini kian ironis mengingat bencana udara yang menyandera Kampar hingga Kota Pekanbaru ini merupakan dampak lintas batas.

Data BPBD Riau mengonfirmasi bahwa tidak ditemukan titik api (zero hotspot) di wilayah Riau.

Asap pekat beracun yang menghirup paru-paru warga murni merupakan asap kiriman dari insiden Karhutla di provinsi tetangga.

Lambannya respons penyesuaian sistem pembelajaran di daerah terdampak memperlihatkan belum terintegrasinya mitigasi bencana dengan kebijakan edukasi daerah.

Menahan siswa dan guru di dalam kelas di tengah gempuran asap beracun, hanya demi menunggu lembar surat keputusan, menjadi potret buram penanganan dampak Karhutla di tingkat tapak.