TEMBILAHAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir (Inhil) resmi menetapkan Ar, unsur pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Inhil, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Paket Premium Ramadan 2024.

Ar diperlihatkan ke publik dalam konferensi pers di Aula Kejari Inhil, Selasa (19/8/2025). Ia mengenakan kemeja biru gelap, celana cokelat, rompi hitam, serta tangan diborgol.

Kepala Kejari Inhil, Nova Fuspitasari, SH, MH, menyampaikan bahwa dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam program tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp675,5 juta, berdasarkan audit BPKP Provinsi Riau.

“Tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” jelas Nova.

Menurutnya, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 50 saksi, 3 ahli, serta menyita 68 dokumen penting. Ar langsung ditahan di Rutan Tembilahan selama 20 hari ke depan.

“Kami berkomitmen menuntaskan perkara ini hingga ke pengadilan sebagai wujud penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di daerah,” tegas Nova.

Kasus dugaan korupsi di Baznas Inhil ini mulai diusut sejak akhir 2024. Program penyaluran 3.000 paket sembako Ramadhan senilai Rp1,6 miliar dinilai tidak transparan. Audit Kementerian Agama sebelumnya juga menemukan pelanggaran administrasi karena distribusinya tidak sesuai SOP.

Menariknya, dalam paket bantuan itu ditemukan curriculum vitae (CV) H. Herman, SE, MT, yang saat itu menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Inhil sekaligus kini menjadi bakal calon Bupati Inhil pada Pilkada Serentak 2024.

Selain itu, beberapa penerima bantuan disebut justru berasal dari kalangan mampu. Pihak Pemkab Inhil juga diduga belum menyerahkan dokumen syarat penerima manfaat seperti KTP, KK, dan SKTM kepada Baznas.

Data lain menunjukkan adanya perjanjian resmi antara Ketua Baznas Inhil (alm. H. M. Yunus Hasby) dengan Pj Bupati Herman mengenai pendistribusian paket Ramadhan. Dugaan keterlibatan Herman semakin diperkuat dengan keterangan saksi, salah satunya Pandam Pranowo Jati, yang mengaku ikut membantu penyaluran bantuan.

Pandam menyebut, dalam salah satu penyaluran, paket berisi CV Pj Bupati Herman yang dicetak menyerupai kalender, menggantikan sarung yang ada pada penyaluran sebelumnya.

“Waktu itu saya ikut menyalurkan paket. Ada sarung, lalu di penyaluran berikutnya diganti dengan CV Pak Herman,” ujar Pandam kepada wartawan usai diperiksa.

Ia juga mengungkap bahwa paket tersebut justru dibagikan setelah Idul Fitri, bukan saat Ramadhan.

Kejari Inhil menegaskan proses penyidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Dugaan penyimpangan dalam distribusi paket Baznas Inhil 2024 kini menjadi sorotan publik, apalagi terkait dengan nama Bupati Herman yang saat itu masih menjabat sebagai Pj Bupati, seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)