JAKARTA - Rencana pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menuai perhatian dari kalangan petani sawit swadaya.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada perlindungan harga tandan buah segar (TBS) serta menjaga keberlanjutan penghidupan petani di daerah.
Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit, Sabarudin menilai langkah pemerintah memperkuat pengawasan ekspor sawit dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global merupakan kebijakan yang positif. Namun, ia mengingatkan implementasinya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menambah beban bagi petani sawit rakyat.
“Negara hadir untuk melindungi petani. Karena itu, penguatan tata kelola ekspor juga perlu memastikan posisi petani tetap terlindungi,” kata Sabarudin dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Menurut SPKS, kepastian mekanisme perdagangan dan pembentukan harga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar sawit domestik. Petani, kata Sabarudin, membutuhkan jaminan agar harga TBS tetap mengikuti mekanisme pasar yang transparan dan tidak merugikan petani di tingkat kebun.
Ia juga menyoroti mulai terjadinya penurunan harga TBS di sejumlah daerah. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah mengingat petani rakyat saat ini mengelola sekitar 60 persen lahan sawit nasional.
“Tujuan memperbaiki tata kelola tentu baik, tetapi pelaksanaannya perlu memastikan petani tetap menjadi bagian penting yang dilindungi dalam ekosistem sawit nasional,” ujar Sabarudin.
SPKS menilai keberlanjutan industri sawit nasional sangat bergantung pada stabilitas usaha dan kesejahteraan petani swadaya. Karena itu, pemerintah diminta membuka ruang dialog bersama pelaku usaha, koperasi, dan organisasi petani sebelum kebijakan dijalankan secara penuh.
Selain itu, SPKS juga mendorong adanya pengawasan yang transparan, keterlibatan petani dalam proses pengawasan kebijakan, serta alokasi manfaat industri sawit untuk mendukung program peremajaan dan peningkatan produktivitas kebun rakyat.
Sebelumnya, pemerintah berencana memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia guna meningkatkan pengawasan perdagangan dan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
