PEKANBARU - Industri kelapa sawit memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Riau yang menjadi salah satu pusat produksi sawit nasional.

Namun, dinamika kebijakan dan tata kelola perkebunan yang belum optimal masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sektor ini.

Kadisbun Riau, Syahrial Abdi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha dalam meningkatkan ketertiban administrasi perkebunan sawit.

"Kami mendorong supaya ketertiban dapat berjalan dan penerimaan dapat memberikan peran yang signifikan melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha," kata Syahrial Abdi dalam acara Buka Bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) cabang Riau, Jumat (14/3/2025).

"Mudah-mudahan Riau bisa lebih baik dalam tata kelola yang berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar pada pembangunan ekonomi daerah," sambungnya.

Disbun Riau bekerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerapkan kebijakan one map policy.

Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah mendorong perusahaan perkebunan agar lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku, termasuk bergabung dalam asosiasi seperti Gapki yang memiliki komitmen terhadap kepatuhan hukum.

Saat ini, hanya 25 persen dari total perkebunan sawit di Riau yang telah tertib administrasi. Mayoritas perkebunan masih belum memiliki izin lengkap.

"Dengan adanya persyaratan keanggotaan dalam asosiasi seperti Gapki, kami berharap pelaku usaha dapat lebih tertib dalam aspek perizinan," tambah Syahrial.

Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG), luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 4 juta hektare. Namun, hanya sekitar 1,4 juta hektare yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Data ini masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Pertanian.

Syahrial menegaskan, industri sawit memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi daerah dan nasional.

"Jangan ditanya apa kontribusi sawit di Riau saat ini. Negara memiliki banyak mandat untuk industri ini yang ditujukan bagi masyarakat sekitar dan pembangunan ekonomi daerah. Baru-baru ini, semua perusahaan sawit turut serta dalam program tanam padi gogo dan jagung bersama TNI dan Polri," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Gapki cabang Riau, Dede Putra Kurniawan mengungkapkan, 66 perusahaan sawit yang tergabung dalam Gapki telah mendukung program ketahanan pangan dengan menanam jagung dan padi gogo.

"Untuk meningkatkan produktivitas industri sawit, saat ini pelaku usaha sedang melakukan replanting. Ini menjadi lokasi utama kami untuk tumpang sari padi gogo atau tanaman jagung," ujarnya.

Namun, Dede Putra menyoroti bahwa tantangan utama industri ini bukan hanya tata kelola, tetapi juga ketersediaan bahan baku minyak sawit.

"Dalam beberapa tahun terakhir, produksi minyak sawit nasional mengalami stagnansi akibat usia tanaman yang tua dan lambatnya program peremajaan sawit," tambahnya.

Menurut data Gapki, total produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) pada tahun 2024 mencapai 52,76 juta ton, turun 3,80 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 54,84 juta ton.

Sementara itu, konsumsi CPO dan PKO di bulan Desember 2024 tercatat 2,18 juta ton, meningkat dibandingkan bulan November yang sebesar 2,03 juta ton.

Dari sisi ekspor, nilai ekspor minyak sawit tahun 2024 tercatat sebesar US$ 27,76 miliar (Rp 440 triliun), turun 8,44 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai US$ 30,32 miliar (Rp463 triliun).

Penurunan ini disebabkan oleh turunnya volume ekspor dari 32,21 juta ton pada tahun 2023 menjadi 29,53 juta ton pada tahun 2024.(rilis)