PEKANBARU - Brigjen TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution resmi menutup Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada Selasa (20/2/2024) bersamaan dengan Silaturahmi Purna Tugas yang diselenggarakan di Balai Serindit, Gedung Daerah Riau.
Pada kesempatan itu, Edy Natar didampingi sang istri, Suti Mulyati dan putranya, serta dihadiri jajaran Forkopimda Riau dan 12 pimpinan kabupaten/kota se-Riau.
"Saya berterimakasih kepada Sekda dan seluruh jajaran yang ada di Pemprov Riau. Saya merasa selama menjalani tugas sangat didukung penuh seluruh ASN yang ada," kata Edy Natar.
"Saya memohon maaf jika dalam melaksanakan tugas ada suatu hal yang tidak pada tempat dan tidak berkenanan. Saya hanya ingin riau menjadi yang terbaik," tambahnya.
Edy Natar juga berterimakasih kepada seluruh masyarakat Riau, dan meminta maaf terkait beberapa tugas yang belum terlaksana secara baik karena masa tugasnya telah berakhir.
"Saya sangat berterimakasih atas dukungan luar biasa yang diberikan masyarakat riau, walaupun saya menjabat hanya 2,5 bulan. Saya mohon maaf juga terkait persoalan yang belum sempat saya selesaikan," sebutnya.
Terkhusus penyelesaian konflik lahan, dikatakan Edy Natar, pasca selesainya konflik PT Surya Intisari Raya (SIR), ternyata mendatangkan banyak animo masyarakat untuk mengadukan konflik lahan.
"Banyak aduan masyarakat yang masuk ke whatsapp saya pribadi ataupun melalui tim Satgas terpadu. Oleh karena itu, saya meminta maaf kepada masyarakat tidak bisa ikut bersama-sama secara langsung untuk menyelesaikan aduan yang mereka sampaikan," ucap Edy Natar.
Terkait tanggungjawabnya, Edy Natar mengimbau kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau untuk segera menyelesaikan persoalan konflik lahan.
"Jika ada persoalan yang belum selesai, ikutilah cara PT SIR. Insya Allah jika dilakukan dengan baik maka kita akan mendapatkan kebaikan itu pula. Karena perusahaan ingin tenang berinvestasi, masyarakat pun harus punya rasa menjaga," ungkapnya.
"Saya berharap kepada tim Satgas yang sudah dibentuk dan diperluas dengan adanya aparat penegak hukum, dapat memaksimalkan pekerjaannya. Apa yang menjadi PR supaya bisa menjadi prioritas dalam penyelesaian masalahnya," pungkasnya.
Penulis: Mg1
Editor: Barkah
