JAKARTA - PTPN IV Palmco, subholding BUMN PT Perkebunan Nusantara III (Persero), ambisius merencanakan peremajaan 60.000 hektare perkebunan sawit petani yang tidak produktif.

Pengumuman ini disampaikan pada Workshop PTPN untuk Sawit Rakyat di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (25/1/2024).

Direktur Utama Holding PTPN III, Mohammad Abdul Ghani menjelaskan, komitmen perseroan untuk mengakselerasi peremajaan sawit rakyat (PSR) guna meningkatkan produktivitas petani.

"Kami harus melakukan peremajaan sawit rakyat 60.000 hektare sampai 2026, khusus di Kalbar ada 16.000 hektare lebih," ungkap Ghani dilansir bisnis.com.

Ghani menegaskan, PTPN sebagai perusahaan plat merah, tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga berperan sebagai agen pembangunan.

Dia percaya bahwa target ambisius tersebut dapat tercapai dengan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalbar.

Direktur Utama PTPN IV Palmco, Jatmiko Krisna Santosa menyambut baik workshop bersama petani, asosiasi dan pemerintah.

Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah tepat untuk mempercepat PSR di Kalbar, terutama dalam penguatan SDM bagi petani mitra perseroan.

Jatmiko mengungkapkan, program penguatan SDM merupakan salah satu dari empat program kemitraan dengan petani rakyat.

Program lainnya melibatkan kemitraan penuh, penyediaan bibit bersertifikat, dan perusahaan sebagai offtaker. Terkait program bibit bersertifikat, PTPN IV Palmco berencana mendatangkan 300.000 bibit siap tanam.

"Program ini Insya Allah akan kita laksanakan secara berkelanjutan sehingga cita-cita kita dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat dapat tercapai," tukas Jatmiko.(*)

BERITA LAINNYA
Disebut Sebagai Calon Ketua Golkar Gantikan Syamsuar, Ini Respon Rusli Zainal Ramalan Zodiak 23 Desember 2024: Gemini Hati-hati Pengeluaran, Sagitarius Jangan Pinjamkan Uang Polres Inhu Siagakan 4 Pos untuk Natal 2024 dan Tahun Baru 2025		100 Bikers Ramaikan Matic Honda 160 Urban Touring di Pekanbaru Waspada! Begini Prakiraan Cuaca di Riau Sepanjang Hari ini Pemkab Kepulauan Meranti Bahas SEB Terkait Transfer Anggaran 2025, OPD Dilarang Lakukan Kontrak dan Perjalanan Dinas