JAKARTA - Bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai diwarnai sejumlah nama elite partai politik.

Sedikitnya delapan tokoh dari berbagai partai koalisi pemerintahan disebut berpotensi menjadi bahan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto.

Nama-nama tersebut mencuat setelah Prabowo menggelar pertemuan tertutup bersama sejumlah pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk membahas dan menyampaikan usulan figur yang dinilai layak mendampinginya.

Meski demikian, keputusan akhir mengenai sosok pengganti Gibran tetap menjadi kewenangan Prabowo.

Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi Golkar, Doli menegaskan, partainya tidak akan memaksakan kandidat tertentu. Golkar memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden.

"Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka," kata Doli, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Doli, tantangan pemerintahan dalam tiga tahun tersisa periode 2024–2029 membutuhkan kepemimpinan yang solid.

Karena itu, sosok pendamping Presiden harus mampu memperkuat koordinasi pemerintahan dan membantu menyelesaikan persoalan nasional.

Ia menyebut delapan figur yang dinilai memiliki pengalaman politik dan pemerintahan untuk dipertimbangkan.

Mereka adalah Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Partai Gerindra Sugiono, serta Ahmad Muzani.

Selain itu, terdapat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan," ungkap Doli.

Ia menilai para tokoh tersebut memiliki rekam jejak panjang dalam aktivitas politik maupun pemerintahan.

Namun, pengalaman dan posisi strategis di partai belum tentu menjadi penentu utama. Doli menekankan pentingnya kesamaan pandangan politik dan kemampuan bekerja bersama Presiden.

"Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berpikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo," ujarnya.

Selain keselarasan visi, Doli mengingatkan bahwa calon wakil presiden harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial.

Figur yang dipilih juga harus memenuhi persyaratan konstitusional serta tidak berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Menurutnya, kemampuan menyelesaikan persoalan atau menjadi problem solver juga menjadi kriteria penting.

"Tokoh yang memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden (tidak berpotensi bermasalah kembali), dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat," jelasnya.

Ia menambahkan, calon tersebut harus mampu membantu Presiden menangani berbagai persoalan pemerintahan sesuai arahan kepala negara.

Dengan pengalaman menjalankan pemerintahan selama dua tahun, Doli menilai Prabowo memiliki pemahaman paling lengkap mengenai sosok yang dibutuhkan untuk mendampinginya.

"Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo-lah yang paling tahu siapa tokoh itu. Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau," pungkasnya.