JAKARTA – Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki tahap pembahasan formal di DPR RI.

Sebanyak 120 anggota parlemen disebut telah menandatangani usulan tersebut, jauh melampaui batas minimal pengajuan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang MD3.

DPR dijadwalkan membawa usulan itu ke Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026). Agenda tersebut menjadi perhatian karena HMP merupakan salah satu instrumen konstitusional yang dapat membuka jalan menuju proses pemakzulan presiden atau wakil presiden.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menyebut, dukungan terhadap usulan tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Ia menjelaskan, pengajuan HMP ditandatangani oleh anggota DPR lintas fraksi.

"Masing-masing pengusul total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani," ujar Saan Mustopa, Rabu (11/11/2026).

Jumlah dukungan tersebut menjadi indikator kuat bahwa persoalan Gibran tidak lagi berhenti pada polemik administratif dan hukum, tetapi telah berkembang menjadi dinamika politik di lembaga legislatif.

Delapan Fraksi Disebut Sepakat, Proses Belum Berarti Pemakzulan

Pengguliran HMP disebut mendapat dukungan dari delapan fraksi di DPR RI, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, Demokrat, dan PAN.

Saan menjelaskan, usulan tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan, mulai dari tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan angket hingga penilaian terhadap kebijakan pemerintah serta dugaan persoalan persyaratan administratif dan hukum pejabat negara.

Namun, dukungan terhadap pengajuan HMP tidak serta-merta berarti Wakil Presiden Gibran akan diberhentikan dari jabatannya.

Secara konstitusional, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu membahas dan mengambil keputusan melalui mekanisme internal serta rapat paripurna.

Apabila usulan tersebut memperoleh persetujuan sesuai ketentuan, proses berikutnya melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dengan demikian, agenda paripurna menjadi titik penting untuk menentukan apakah usulan tersebut akan berlanjut ke tahapan konstitusional berikutnya.

Polemik Pendidikan Gibran Menjadi Sorotan

Persoalan administrasi pendidikan Gibran turut menjadi latar belakang meningkatnya tekanan politik terhadap Wakil Presiden.

Dalam materi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi disebut tidak menemukan bukti dokumen kelulusan SMA atau sederajat Gibran. 

Meski demikian, MK disebut tidak mendiskualifikasi Gibran karena yang bersangkutan telah resmi dilantik.

Polemik semakin berkembang setelah Mahkamah Agung pada Jumat (30/10/2026) dikabarkan mengabulkan gugatan Subhan Palal dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Rangkaian persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang dikaitkan dengan pengajuan HMP di DPR.

Meski demikian, implikasi hukum dari putusan-putusan tersebut terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden tetap harus dibedakan dari proses politik yang berlangsung di parlemen.

Gibran Pilih Bertahan Melalui Jalur Hukum

Di tengah perkembangan tersebut, Gibran menyatakan tidak akan menyerah menghadapi persoalan administrasi pendidikannya.

Setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Gibran mengaku mendapat arahan untuk tetap menempuh jalur hukum dan melengkapi dokumen pendidikan yang dibutuhkan.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung," ujar Gibran.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Gibran masih berupaya mempertahankan posisinya melalui mekanisme hukum, meskipun polemik yang dihadapinya telah berkembang menjadi persoalan politik di DPR.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, berpandangan bahwa ruang untuk menempuh upaya hukum lanjutan terhadap perkara tersebut sudah terbatas.

Yusril menilai putusan MK bersifat final dan mengikat, sedangkan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap tidak membuka ruang peninjauan kembali bagi pihak luar dalam perkara yang dimaksud.

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak hanya berkaitan dengan prosedur pendidikan, tetapi juga menyangkut batas kewenangan lembaga peradilan dan mekanisme politik.

HMP Bukan Keputusan Akhir Pemakzulan

Hak Menyatakan Pendapat merupakan instrumen DPR yang diatur dalam UU MD3. Mekanisme tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan jabatan presiden atau wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.

Jika usulan HMP disetujui melalui mekanisme DPR, proses tidak langsung berakhir dengan pemberhentian Gibran.

Tahapan berikutnya harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR sesuai kewenangan konstitusionalnya.

Setelah itu, keputusan akhir berada pada MPR melalui mekanisme sidang yang diatur dalam konstitusi.

Artinya, persetujuan DPR terhadap HMP baru merupakan bagian dari proses panjang yang harus memenuhi persyaratan hukum dan konstitusional.