JAKARTA - Sejumlah massa yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil bernama MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).
Pengamatan Kompas.com, para demonstran menuntut pemerintah membubarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk lembaga pelaksananya, yakni Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Massa membawa berbagai poster berisi kritik terhadap program tersebut, di antaranya bertuliskan "MBG maling berkedok gizi", "Hentikan MBG, usut korupsinya, murahkan pangan, rakyat harus makan", hingga "Rakyat lapar karena kerakusan pejabat".
Selain membentangkan poster, para peserta aksi juga membawa dan membunyikan pentungan bambu sebagai bagian dari demonstrasi.
Aksi yang berlangsung di tepi Jalan Panglima Polim itu menarik perhatian pengguna jalan yang melintas.
Tuntutan demonstran
Dalam orasinya, perwakilan Sajogyo Institute, Muhammad Iqbal, meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan program MBG beserta seluruh institusi yang terlibat dalam penyelenggaraannya.
"Kami menuntut MBG bubar, SPPG seluruh Indonesia bubar. Jika tidak didengar, konsekuensinya kami akan menolak membayar pajak," ujar Iqbal saat berorasi.
Iqbal mengatakan, penolakan membayar pajak akan menjadi bentuk protes apabila pemerintah tetap menjalankan program tersebut.
Menurut dia, pajak masyarakat justru digunakan untuk membiayai pelaksanaan MBG.
Dia kembali menegaskan tuntutan pembubaran MBG, BGN, dan SPPG yang kemudian disambut seruan persetujuan dari massa aksi.
"Bubarkan MBG, bubarkan BGN, bubarkan SPPG. Jika tidak, jangan berharap pajak dari kami," kata dia.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Pelaksanaannya berada di bawah BGN dengan dukungan jaringan SPPG yang bertugas menyiapkan serta mendistribusikan makanan bergizi di berbagai daerah.
Dalam beberapa bulan terakhir, program MBG menjadi sorotan setelah muncul sejumlah dugaan penyimpangan di berbagai daerah yang kini tengah ditangani aparat penegak hukum.
Salah satunya adalah perkara dugaan korupsi di lingkungan BGN yang menjerat sejumlah mantan pimpinannya.
Meski demikian, pemerintah menyatakan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program terus dilakukan agar penyaluran manfaat kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan.
Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar lokasi.
Arus lalu lintas di Jl Panglima Polim tetap dapat dilalui kendaraan meski sempat melambat akibat adanya massa yang berunjuk rasa di tepi jalan.
