JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan uji coba layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 10 provinsi untuk meningkatkan kualitas penyajian makanan dan mengevaluasi efektivitas operasional.
Dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi MBG di Jakarta, Senin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, uji coba sistem prasmanan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden sekaligus merujuk pada praktik serupa di negara lain.
Ia menjelaskan, uji coba sistem prasmanan ini dilakukan untuk mengatasi sejumlah kendala distribusi makanan, seperti waktu pengiriman yang panjang dan suhu makanan yang menurun saat sampai kepada penerima manfaat, yang berpotensi mempengaruhi kualitas dan keamanan pangan.
Selain itu, penyajian secara prasmanan diharapkan dapat mengurangi sisa makanan karena siswa dapat mengambil tambahan sesuai kebutuhan masing-masing.
"Bahkan ada beberapa yang masih lapar, dia bisa tambah lagi, jadi makanan tidak ada tersisa ya," kata Zulkifli.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, hasil uji coba selama sepekan menunjukkan tingkat konsumsi makanan lebih baik, sementara makanan yang disajikan juga lebih segar dan hangat.
“Antusiasme siswanya juga lebih senang karena selain porsi yang dia dapat, kalau masih ada sisa masih bisa nambah,” kata Sudaryono.
Menurut dia, sistem prasmanan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil tambahan makanan apabila masih lapar, sehingga penyajian dapat lebih menyesuaikan kebutuhan penerima manfaat.
Meski demikian, Sudaryono mengatakan, pemerintah masih mengkaji kebutuhan biaya dan tenaga kerja untuk menerapkan model tersebut.
Evaluasi dilakukan untuk menghitung kemungkinan efisiensi maupun tambahan biaya operasional dibandingkan dengan sistem penyajian yang selama ini digunakan.
“Dari sisi operasional itu yang sedang kita hitung lagi, sedang kita kaji kira-kira bisa kurang berapa atau jangan-jangan lebih berapa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, uji coba juga digunakan untuk mengidentifikasi kendala teknis di lapangan, termasuk kebutuhan tenaga kerja dan kesiapan sekolah dalam menerapkan sistem prasmanan.
Menurut Sudaryono, sekolah perlu mendapatkan edukasi agar pelaksanaan layanan berjalan tertib. Pendampingan juga perlu disesuaikan dengan usia siswa karena kebutuhan dan kemampuan siswa sekolah dasar kelas awal berbeda dengan siswa kelas yang lebih tinggi.
