SURABAYA - Angin pesisir di Kota Surabaya, Jawa Timur tak lagi hanya membawa aroma asin laut dan lumpur tambak.
Di kawasan Wonorejo hingga Gunung Anyar, angin itu juga membawa harapan baru tentang cara kota pesisir bertahan di tengah ancaman abrasi, krisis iklim, dan penyusutan ruang hidup nelayan tambak.
Harapan itu tumbuh dari akar-akar mangrove yang kini tidak lagi dipandang sebagai penghalang produktivitas, melainkan bagian dari sistem ekonomi pesisir itu sendiri.
Di tengah tekanan pembangunan kota, pesisir Surabaya menghadapi persoalan yang jamak dialami banyak kota pantai di Indonesia. Abrasi terus menggerus garis pantai, kualitas air memburuk, suhu kota meningkat, dan ekosistem pesisir perlahan kehilangan daya dukungnya. Pada saat yang sama, masyarakat tambak dituntut tetap produktif demi mempertahankan penghidupan.
Dalam situasi itulah metode silvofishery atau wanamina menemukan relevansinya. Konsep yang menggabungkan budidaya perikanan dengan penanaman mangrove itu kini mulai dikembangkan lebih serius oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Gagasan dasarnya sederhana, tetapi dampaknya besar. Tambak tidak lagi dipisahkan dari hutan mangrove. Pohon mangrove justru ditanam dan dirawat di area budidaya agar membentuk ekosistem alami yang mendukung pertumbuhan ikan, udang, kepiting, sekaligus menjaga kualitas lingkungan pesisir.
Yang menarik, pendekatan ini lahir bukan dari romantisme konservasi semata. Surabaya mencoba membuktikan bahwa menjaga lingkungan tidak harus bertentangan dengan kepentingan ekonomi warga.
Akar kehidupan
Selama bertahun-tahun, banyak kawasan mangrove di Indonesia ditebang demi perluasan tambak konvensional. Mangrove dianggap mengurangi ruang produksi dan mempersempit area budidaya. Akibatnya, banyak pesisir kehilangan benteng alaminya terhadap abrasi dan intrusi air laut.
Padahal, berbagai penelitian menunjukkan mangrove memiliki fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks. Akar mangrove mampu menahan sedimen, menyerap karbon, menjadi tempat pemijahan ikan, sekaligus menjaga kestabilan kualitas air. Ekosistem itu menciptakan rantai kehidupan yang justru mendukung produktivitas perikanan.
Surabaya mulai membaca ulang hubungan tersebut. Pengalaman panen bandeng di kawasan mangrove Wonorejo pada 2021 menjadi salah satu contoh awal. Dari tambak berbasis silvofishery seluas sekitar satu hektare, kawasan itu mampu menghasilkan sekitar 1,25 ton bandeng dan udang vaname. Angka itu menunjukkan bahwa integrasi mangrove tidak otomatis menurunkan hasil budidaya.
Di banyak negara, pendekatan serupa sudah lebih dulu berkembang. Vietnam menjadikan silvofishery sebagai strategi adaptasi perubahan iklim di Delta Mekong. Thailand mengembangkan tambak udang berbasis mangrove untuk menjaga keberlanjutan ekspor hasil laut.
Bahkan dalam sejumlah studi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, sistem ini dinilai mampu mengurangi kerusakan pesisir sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat pantai.
Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk mengembangkan model serupa. Luas hutan mangrove Indonesia mencapai sekitar 3,4 juta hektare atau terbesar di dunia. Namun, sebagian besar masih menghadapi ancaman degradasi akibat alih fungsi lahan dan pencemaran.
Karena itu, langkah Surabaya menarik bukan semata karena skala programnya, melainkan karena keberanian mengubah cara pandang terhadap pesisir kota. Mangrove tidak lagi ditempatkan sebagai ruang sisa pembangunan, melainkan fondasi ekonomi hijau perkotaan.
Jejak perubahan
Meski menjanjikan, silvofishery bukan konsep yang bisa langsung diterima semua pihak. Tantangan terbesarnya justru terletak pada perubahan kebiasaan masyarakat pesisir.
Petambak selama ini terbiasa dengan pola budidaya konvensional yang mengutamakan luasan kolam produksi. Menanam mangrove di area tambak sering dianggap mengurangi ruang usaha. Belum lagi kekhawatiran soal biaya adaptasi, perawatan, hingga ketidakpastian hasil panen.
Karena itu, langkah BRIDA Surabaya menyiapkan kawasan percontohan menjadi penting. Dalam konteks masyarakat pesisir, keberhasilan yang terlihat langsung sering kali lebih meyakinkan dibanding teori atau sosialisasi panjang.
Pendekatan itu juga menunjukkan bahwa inovasi lingkungan tidak cukup berhenti pada riset laboratorium. Ia harus hadir dalam bentuk praktik yang dapat disentuh masyarakat sehari-hari.
Kolaborasi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya memperlihatkan arah tersebut. Kebun Raya Mangrove Surabaya mulai dikembangkan sebagai laboratorium hidup yang menghubungkan teknologi, riset, dan kebutuhan masyarakat pesisir.
Sensor Internet of Things untuk memantau kualitas lingkungan, pengembangan padi salin, hingga gagasan kapal listrik ramah lingkungan menunjukkan bahwa masa depan pesisir tidak bisa lagi dipisahkan dari inovasi.
Namun, tantangan berikutnya jauh lebih besar. Silvofishery membutuhkan konsistensi kebijakan lintas sektor. Persoalan pesisir tidak hanya terkait perikanan, tetapi juga tata ruang, industri, limbah, hingga perubahan iklim.
Tanpa pengendalian pencemaran sungai dan laut, misalnya, ekosistem mangrove tetap akan tertekan. Tanpa perlindungan tata ruang, kawasan pesisir berisiko kembali tergerus proyek-proyek pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Di sinilah Surabaya menghadapi ujian penting sebagai kota metropolitan. Apakah pembangunan pesisir akan terus berorientasi pada eksploitasi jangka pendek, atau mulai bergerak menuju model ekonomi yang lebih tahan krisis.
Akar ketahanan
Silvofishery sesungguhnya bukan hanya soal tambak dan mangrove. Ia adalah pelajaran tentang cara kota memandang alam.
Selama ini, banyak kota tumbuh dengan memisahkan manusia dari ekosistemnya. Sungai diperlakukan sebagai saluran limbah, pesisir dianggap ruang cadangan reklamasi, dan hutan mangrove dipandang lahan kosong yang siap dikonversi. Akibatnya, kota kehilangan pelindung alaminya sendiri.
Surabaya mencoba mengambil jalur berbeda. Upaya memperluas tutupan mangrove sambil tetap menjaga produktivitas ekonomi memberi pesan bahwa pembangunan tidak selalu harus memilih antara lingkungan atau kesejahteraan warga.
Tentu, program ini belum sempurna. Skala implementasi masih terbatas dan membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Edukasi masyarakat, dukungan pembiayaan hijau, hingga insentif bagi petambak ramah lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Namun, dari pesisir timur Surabaya, setidaknya muncul satu pelajaran penting. Krisis lingkungan tidak selalu harus dijawab dengan proyek raksasa yang mahal. Kadang, solusi justru tumbuh dari kemampuan mengembalikan keseimbangan yang pernah hilang.
Mangrove yang berdiri di tengah tambak itu seperti mengingatkan bahwa alam dan ekonomi tidak seharusnya saling meniadakan. Di kota yang terus bergerak cepat seperti Surabaya, akar-akar mangrove mungkin menjadi cara paling sunyi untuk menjaga masa depan pesisir tetap hidup.
