JAKARTA — Anggaran pengadaan barang dan jasa Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025 senilai Rp6,31 triliun menuai sorotan. Sejumlah item belanja, mulai dari tablet hingga perlengkapan sandang seperti semir sepatu, dinilai tidak relevan dengan tujuan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Data pengadaan yang ditelusuri melalui sistem Inaproc menunjukkan terdapat 1.091 paket pengadaan dalam anggaran BGN. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengadaan perangkat tablet untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dengan nilai mencapai Rp508,49 miliar.

Pengamat dari Seknas Fitra, Betta Anugrah Setiani, menilai harga pengadaan yang diduga berada di atas harga pasar mengindikasikan potensi inefisiensi dan lemahnya perencanaan anggaran.

“Pengadaan barang dan jasa seharusnya berbasis harga pasar yang rasional. Selisih harga berpotensi membuka ruang penyimpangan,” ujarnya.

Senada, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut terdapat indikasi penggelembungan anggaran dalam pengadaan tablet. Selain itu, mekanisme pemecahan paket dinilai berpotensi melanggar aturan pengadaan.

ICW memperkirakan potensi mark-up pengadaan tablet mencapai ratusan miliar rupiah. Lembaga tersebut juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan.

Di sisi lain, juru bicara KPK menyatakan bahwa informasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam fungsi koordinasi dan supervisi, mengingat sektor pengadaan rawan tindak pidana korupsi.

Pengadaan Dianggap Tidak Relevan

Selain perangkat teknologi, BGN juga menganggarkan berbagai kebutuhan sandang untuk SPPI dengan total mencapai sekitar Rp622 miliar. Item tersebut mencakup pakaian dinas, sepatu, hingga perlengkapan seperti semir sepatu, kaos dalam, dan handuk.

Beberapa di antaranya bahkan memiliki nilai miliaran rupiah, seperti:

- Semir sepatu: Rp1,5 miliar 

- Kaos dalam: Rp4,5 miliar 

- Ikat pinggang: Rp5 miliar 

- Handuk: Rp3,7 miliar 

Pengamat menilai belanja tersebut tidak selaras dengan fokus program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

“Setiap rupiah dalam APBN seharusnya diarahkan pada program yang berdampak langsung. Jika tidak tepat sasaran, ini berpotensi menjadi pemborosan,” kata Betta.

Klarifikasi BGN

Kepala BGN, Dadan Hindayana, membenarkan adanya pengadaan tersebut, namun menyebut jumlahnya tidak sebesar yang beredar. Ia juga menegaskan bahwa harga pembelian beberapa item justru di bawah harga pasar.

Menurutnya, pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, termasuk untuk mendukung operasional program.

Sorotan Lain

Selain tablet dan sandang, anggaran besar juga tercatat untuk:

Kendaraan roda dua: Rp1,21 triliun 

Jasa event organizer: Rp112,7 miliar 

Besarnya anggaran ini bahkan melampaui biaya pelatihan UMKM dan penjamah makanan yang hanya sekitar Rp225,8 miliar.

Sejumlah pihak mendorong audit menyeluruh oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting untuk memastikan anggaran publik benar-benar digunakan sesuai tujuan program.