JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait sorotan publik atas pengadaan sejumlah barang dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengakui adanya pengadaan barang seperti sepeda motor untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), laptop, alat makan, hingga penggunaan jasa event organizer (EO). Namun, ia menegaskan jumlahnya tidak sebesar yang beredar di publik.

“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32.000 unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar,” ujar Dadan, Selasa (14/4/2026).

Dadan menjelaskan, sepanjang 2025, pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya mencapai sekitar 5.000 unit. Sementara pengadaan alat makan dilakukan untuk 315 SPPG yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia merinci, pagu anggaran alat makan sebesar Rp89,32 miliar dengan realisasi sekitar Rp68,94 miliar. Adapun total pagu untuk pengadaan alat makan di 315 SPPG mencapai sekitar Rp215 miliar.

Selain itu, pengadaan alat dapur juga menjadi bagian penting dalam operasional SPPG, dengan pagu anggaran Rp252,42 miliar dan realisasi sekitar Rp245,81 miliar.

Terkait isu pengadaan kaos kaki, Dadan menegaskan bahwa hal tersebut bukan dilakukan oleh BGN. Ia menyebut, kaos kaki merupakan bagian dari perlengkapan peserta dalam pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan.

Menurut Dadan, seluruh pengadaan dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN telah melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, publik dihebohkan dengan dugaan anggaran fantastis pengadaan alat makan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebut mencapai Rp4,19 triliun untuk 15 SPPG.

Angka tersebut menjadi sorotan karena dinilai tidak rasional. Mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Agustinus Edy Kristianto, menilai secara matematis angka tersebut setara dengan sekitar 41 juta set alat makan, jika satu set dihargai Rp100.000.

Perbandingan tersebut dianggap janggal jika dikaitkan dengan jumlah penduduk DIY yang sekitar 3,7 juta jiwa, sehingga memunculkan pertanyaan terkait dasar perhitungan anggaran.

Selain itu, isu lain yang berkembang di media sosial adalah dugaan anggaran Rp6,9 miliar untuk pengadaan 17.000 pasang kaos kaki, serta Rp113 miliar untuk jasa EO.

Menanggapi hal itu, Dadan menjelaskan bahwa penggunaan jasa EO dilakukan karena BGN masih berada pada tahap awal pembentukan kelembagaan.

“Sebagai lembaga baru, kami masih membangun sistem, struktur organisasi, dan tata kelola operasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan berskala besar seperti kampanye publik dan sosialisasi nasional membutuhkan dukungan pihak profesional agar berjalan efektif dan tepat waktu.

Menurutnya, jasa EO memiliki keahlian dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan hingga mitigasi risiko, yang saat ini belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN secara internal.