JAKARTA - Pemerintah bersiap menghadapi lonjakan pemudik Lebaran 2024 dengan berbagai strategi, mulai dari pembatasan angkutan logistik, hingga rekayasa lalu lintas.

Dalam dialog via zoom yang mengangkat tema '193,6 Juta Orang Mudik, Bagaimana Antisipasi Pemerintah?', Senin (25/3), Staf Khusus Menteri Perhubungan dan Jubir Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menyampaikan pemerintah telah menyiapkan serangkaian strategi untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan keselamatan para pemudik.

"Pemerintah melalui Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kakorlantas Polri), telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran 2024/1445 H," ujarnya.

Dalam SKB tersebut disebutkan untuk mengurai kepadatan di waktu puncak yang diprediksi pada arus mudik dan balik 2024, pemerintah akan menerapkan metode pembatasan dan rekayasa lalu lintas. Ia pun menegaskan bahwa kebijakan tersebut tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan mudik yang nyaman, bukan membatasi orang.
Untuk pembatasan, pemerintah telah mengumumkan pembatasan operasional kendaraan barang, khususnya yang bersumbu tiga atau lebih, mulai tanggal 5 hingga 16 April 2024.

"Kendaraan ini dikenal bergerak lambat dan berpotensi menyebabkan kepadatan. Namun, pengecualian diberikan untuk angkutan barang pokok seperti sembako, BBM, dan hantaran uang," imbuh Adita.

Sementara itu, untuk rekayasa lalu lintas, ia melanjutkan, pihaknya telah menyiapkan tiga skema, yaitu contra flow, one-way, dan ganjil-genap. Skema ini akan diterapkan berdasarkan kondisi lalu lintas aktual selama periode mudik.
Sebelumnya, skema ini juga telah disiapkan pada musim libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Akan tetapi situasi di lapangan ternyata suasana masih kondusif, sehingga tidak jadi diterapkan.

Sementara itu, Adita juga mengimbau bagi pemudik yang berencana untuk menggunakan sepeda motor untuk memikirkan kembali opsinya. Seperti pada tahun sebelumnya, pemerintah kembali menyediakan mudik gratis yang kali ini dapat mengangkut sekitar 13 ribu sepeda motor.

"Mudik gratis yang disediakan oleh pemerintah dan BUMN merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati mudik yang nyaman dan aman. Pendaftaran masih dibuka sampai saat ini, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya," papar dia.

Pada dasarnya, pemerintah tidak bisa melarang masyarakat untuk menggunakan roda dua. Namun, imbauan dan saran terus disampaikan agar pemudik memilih moda transportasi yang lebih aman.

Koordinasi intensif juga terus dilakukan dengan berbagai pihak, mulai kepolisian hingga operator transportasi umum, untuk mengatur peningkatan kapasitas angkutan umum dan memastikan keselamatan menjadi prioritas utama.
Dengan persiapan yang matang, pemerintah berharap mudik tahun ini akan berjalan lancar dan nyaman bagi semua pemudik. Keselamatan tetap menjadi prioritas, dan kerja sama antara pemerintah, operator, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan antisipasi mudik kali ini. (rls)

BERITA LAINNYA
Harga Emas 1 Gram di Pekanbaru Naik Lagi Hari Ini, Tembus Rp1,396 Juta Riau Creative Hub Diresmikan, Pj Sekda Riau Harap Anak Muda Terus Berinovasi Pemprov Riau Beri Peluang Daerah Bangun Pelabuhan Baru, Ini Syaratnya Jelang Akhir Pekan Hotspot di Riau Menurun, Tersisa 11 Titik Panas Pagi ini Tak Ada Hujan Hari ini, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Potensi Karhutla di Riau		Sudah Ada Komisaris dan Direktur Baru, Pj Gubri Beri Waktu 7 Bulan Perbaiki PT SPR Langgak Guru di SMAN I Lirik Tingkatkan Kompetensi Melalui Pelatihan Kecerdasan Emosional dan Spiritual RAPP Dukung PIN 2024 di Pelalawan, Targetkan 62.441 Dosis Vaksin Polio Dua Tokoh Riau Dipanggil Polda Riau Terkait Dugaan Ujaran Kebencian Sah Diresmikan, RCH Diharapkan Jadi Wadah Lahirnya Karya Insan Ekraf Riau