PEKANBARU - Era ketergantungan Provinsi Riau terhadap ekspor bahan mentah secara perlahan mulai ditinggalkan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi menegaskan, penguatan sinergi antardaerah dan fokus pada hilirisasi adalah kunci mutlak untuk memperluas dominasi pasar komoditas unggulan Riau di tingkat nasional maupun global.
Pernyataan strategis tersebut disampaikan Syahrial dalam gelaran The 2nd Riau Economic Forum (REF) 2026 yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Riau di Pekanbaru, Senin (31/8/2026).
Menurut Syahrial, Riau telah memiliki fondasi yang sangat kokoh sebagai lumbung energi nasional.
Adanya kebijakan pusat yang mendorong kemandirian energi justru membuka peluang emas bagi daerah ini untuk menggenjot pengembangan industri hilir, mulai dari sektor minyak dan gas, Crude Palm Oil (CPO), hingga komoditas kelapa.
"Riau memiliki potensi besar yang harus terus dikembangkan melalui sinergi dan kolaborasi, termasuk dalam memperluas pasar komoditas utama daerah," tegas Syahrial Abdi.
Langkah nyata untuk menjaga agar mesin ekonomi daerah tetap menyala dan tahan banting (resilien) ini langsung diapresiasi oleh pemerintah dan otoritas moneter.
Dalam forum yang sama, Pemprov Riau bersama BI memberikan penghargaan khusus kepada enam perusahaan, terdiri dari tiga Penanaman Modal Asing (PMA) dan tiga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang berhasil mencatatkan realisasi investasi tertinggi di sektor hilirisasi sepanjang Semester I 2026.
Kepala KPw BI Riau, Panji Achmad mendukung penuh transisi ekonomi ini. Ia menggarisbawahi bahwa masa depan ekonomi daerah tidak bisa lagi disandarkan pada penjualan sawit mentah.
Pembangunan industri hilir terbukti secara akademis dan empiris mampu melontarkan pertumbuhan ekonomi Riau ke level yang lebih tinggi dan inklusif.
Lebih jauh, transformasi fisik melalui hilirisasi ini juga harus ditopang oleh infrastruktur maya yang kuat.
Di ajang REF 2026, akselerasi ekosistem digital, khususnya digitalisasi sistem pembayaran, menjadi sorotan penting.
Teknologi ini dinilai sebagai urat nadi baru yang akan memfasilitasi kelancaran perputaran uang dan investasi.
Guna memastikan transformasi ini berjalan aman, forum tersebut juga secara khusus membedah mitigasi risiko siber dan arah regulasi keuangan digital bersama para pakar lintas sektoral dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BI.
