PEKANBARU - Derasnya arus investasi ke Provinsi Riau mulai menunjukkan dampak langsung terhadap pasar kerja.
Sepanjang Triwulan II 2026, realisasi investasi yang mencapai Rp20,23 triliun tercatat mampu membuka peluang kerja bagi 10.944 tenaga kerja, mayoritas merupakan pekerja Indonesia.
Angka tersebut menunjukkan bahwa investasi di Riau tidak sekadar berbicara mengenai besarnya modal yang masuk, tetapi juga berkaitan langsung dengan kemampuan daerah menciptakan lapangan pekerjaan.
Dari total tenaga kerja yang terserap, sebanyak 10.919 orang merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 25 orang Tenaga Kerja Asing (TKA).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Vera Angelika OK mengatakan, kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja berasal dari investasi dalam negeri.
"Dari jumlah tersebut, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 10.009 pekerja, terdiri dari 9.997 TKI dan 12 TKA," kata Vera, Kamis (23/7/2026).
"Sementara investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menyerap 935 tenaga kerja, terdiri dari 922 TKI dan 13 TKA," sambungnya.
Jika dilihat berdasarkan wilayah, Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan penyerapan tenaga kerja melalui investasi paling tinggi sepanjang Triwulan II 2026.
Investasi di ibu kota Provinsi Riau itu tercatat menyerap 2.652 tenaga kerja, dengan rincian 2.263 pekerja dari sektor PMDN dan 389 pekerja dari PMA.
Selain itu, terdapat tujuh tenaga kerja asing yang bekerja dari investasi yang masuk ke Pekanbaru.
Kabupaten Indragiri Hilir menempati posisi kedua dengan serapan tenaga kerja sebanyak 1.923 orang.
Hampir seluruhnya berasal dari investasi PMDN, yakni 1.922 pekerja, sedangkan satu tenaga kerja lainnya berasal dari PMA.
Berikutnya, Kabupaten Kampar berada di posisi ketiga dengan penyerapan 1.411 tenaga kerja.
Jumlah itu terdiri dari 1.370 tenaga kerja PMDN dan 41 tenaga kerja PMA, termasuk dua pekerja asing.
Sementara Kabupaten Bengkalis berada di peringkat keempat dengan penyerapan sebanyak 928 tenaga kerja.
Kemudian Kabupaten Kuantan Singingi menyusul dengan 763 tenaga kerja.
Sejumlah daerah lain juga mencatatkan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dari aktivitas investasi.
Kabupaten Pelalawan menyerap 749 tenaga kerja, Kota Dumai 655 orang, Indragiri Hulu 625 orang, Rokan Hulu 566 orang, Siak 452 orang, Rokan Hilir 201 orang, dan Kepulauan Meranti sebanyak 19 tenaga kerja.
Dari sisi sektor usaha, investasi Riau pada periode April-Juni 2026 didominasi sejumlah sektor strategis.
Transportasi, pergudangan dan telekomunikasi menjadi sektor dengan nilai investasi terbesar.
Sektor tersebut menyumbang sekitar 39 persen dari total investasi atau sekitar Rp8 triliun.
Namun, dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor industri makanan justru menjadi yang paling tinggi.
"Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi menjadi motor penggerak investasi dengan kontribusi sekitar 39 persen dari total investasi atau senilai Rp8 triliun, sekaligus menyerap 903 tenaga kerja yang terdiri dari 894 TKI dan 9 tenaga kerja PMA," ungkap Vera.
Di bawahnya, sektor kehutanan mencatat investasi sekitar Rp3,8 triliun atau 19 persen dari total investasi.
Sektor ini juga memberikan dampak signifikan terhadap lapangan kerja dengan menyerap 1.764 tenaga kerja, yang hampir seluruhnya merupakan pekerja Indonesia.
Sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan berada di urutan berikutnya dengan nilai investasi sekitar Rp2,1 triliun atau 11 persen dari total investasi.
Dengan 484 proyek, sektor tersebut menyerap 1.415 tenaga kerja, terdiri dari 1.412 TKI dan tiga TKA.
Kemudian sektor listrik, gas dan air mencatat investasi sekitar Rp1,6 triliun atau delapan persen. Sektor ini menyerap 401 tenaga kerja.
Sementara itu, industri makanan membukukan investasi sekitar Rp1,4 triliun atau tujuh persen dari total investasi.
Meski nilai investasinya berada di bawah sejumlah sektor lain, industri makanan menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi, yakni mencapai 3.104 orang.
Jumlah tersebut terdiri dari 3.020 tenaga kerja Indonesia dan 84 tenaga kerja asing.
Penyerapan tenaga kerja juga tercatat dari sektor perdagangan dan reparasi sebanyak 1.452 orang, jasa lainnya 838 orang, hotel dan restoran 391 orang, serta konstruksi 183 orang.
Dari sisi negara asal modal, investasi asing di Riau masih kuat ditopang negara-negara kawasan Asia Tenggara.
Singapura menjadi investor asing terbesar dengan kontribusi sekitar 51 persen dari total PMA.
Nilai investasinya mencapai Rp2,39 triliun atau US$145,13 juta melalui 389 proyek.
Investasi Singapura tersebut turut menyerap 403 tenaga kerja Indonesia dan dua tenaga kerja asing.
Di posisi kedua terdapat Malaysia dengan kontribusi sekitar 40 persen atau senilai Rp1,84 triliun (US$111,42 juta) melalui 186 proyek.
Investasi tersebut menyerap 122 tenaga kerja Indonesia dan tiga tenaga kerja asing.
Sementara itu, Bermuda berada di peringkat ketiga dengan kontribusi lima persen atau Rp234,31 miliar melalui sembilan proyek.
Kepulauan Virgin Inggris menyumbang dua persen dengan nilai investasi Rp109,50 miliar melalui 38 proyek.
Jepang melengkapi lima besar negara investor asing di Riau dengan kontribusi sekitar satu persen.
Nilai investasinya mencapai Rp31,49 miliar melalui 37 proyek dan menyerap 34 tenaga kerja Indonesia.
Pemerintah Provinsi Riau menilai peningkatan investasi harus diikuti dengan penguatan iklim usaha dan pengembangan industri hilir.
DPMPTSP Riau menyatakan penyederhanaan perizinan menjadi salah satu langkah untuk menjaga daya tarik investasi di daerah.
"Pemerintah Provinsi Riau melalui DPMPTSP berkomitmen untuk terus menjaga iklim investasi yang kondusif," sebutnya.
"Langkah ini dilakukan dengan menyederhanakan proses perizinan dan memberikan pelayanan terbaik bagi para investor agar terjaga pertumbuhan ekonomi daerah," bebernya.
Tak hanya mengejar peningkatan nilai investasi, Pemprov Riau juga mulai memperkuat agenda hilirisasi dengan melakukan identifikasi dan pendataan produk hilir yang telah dihasilkan perusahaan PMA maupun PMDN.
Langkah tersebut diarahkan agar investasi tidak berhenti pada eksploitasi atau produksi komoditas mentah, tetapi mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam daerah.
"Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pengembangan hilirisasi melakukan identifikasi dan pendataan terhadap produk-produk hilir yang telah diproduksi oleh perusahaan PMA dan PMDN di Provinsi Riau," tuturnya.
"Hal ini dilakukan guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, diharapkan kiranya dapat menjadikan Riau sebagai motor penggerak ekonomi nasional dengan fokus kepada pengembangan industri hilir dan ekonomi hijau yang berkelanjutan," tutupnya.
