JAKARTA – Digitalisasi menjadi kebutuhan utama dalam tata kelola pemerintahan modern, termasuk di tingkat daerah yang dituntut semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks tersebut, Bank BJB menegaskan komitmennya dalam memperkuat digitalisasi daerah guna meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi pengelolaan keuangan.
Komitmen itu disampaikan dalam partisipasi Bank BJB pada Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, di Jakarta, 16 April 2026.
Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Lira Kurniawati, serta Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fathoni. Hadir pula perwakilan dari sektor BUMN dan perbankan, termasuk PT Penjamin Infrastruktur Indonesia dan PT Jasa Raharja.
Dalam forum tersebut, digitalisasi dinilai sebagai faktor kunci dalam mendorong percepatan layanan pemerintahan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai bank pembangunan daerah, Bank BJB berperan aktif dalam memperkuat ekosistem digitalisasi, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan melalui pengembangan berbagai solusi layanan keuangan berbasis digital yang terintegrasi.
Optimalisasi PAD menjadi elemen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai pembangunan. Dengan sistem digital, proses pencatatan menjadi lebih akurat, administrasi lebih cepat, serta potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalkan.
Bank BJB juga membagikan pengalaman terkait implementasi digitalisasi penerimaan daerah di berbagai wilayah yang telah bekerja sama, mencakup pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui berbagai kanal pembayaran modern, seperti internet banking, mobile banking, virtual account, serta kerja sama dengan berbagai kanal pembayaran lainnya.
Inisiatif ini memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih mudah dan cepat, sekaligus mempercepat arus penerimaan daerah secara real time.
Selain itu, Bank BJB mendorong integrasi sistem penerimaan daerah dengan platform pemerintah guna meningkatkan akurasi pencatatan, mempermudah rekonsiliasi, serta memperkuat transparansi pelaporan keuangan.
Tidak hanya fokus pada sistem, Bank BJB juga mengembangkan inovasi produk dan layanan keuangan daerah, mulai dari pengelolaan kas daerah, optimalisasi investasi, hingga pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
Upaya tersebut turut diimbangi dengan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Melalui kolaborasi yang terus diperluas dengan berbagai daerah, Bank BJB menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem keuangan daerah yang modern, transparan, dan berkelanjutan.
Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan diyakini menjadi kunci dalam mempercepat transformasi digital serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Sebagai bagian dari industri keuangan nasional, Bank BJB juga berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
