JAKARTA - Provinsi Riau tercatat masuk dalam jajaran 10 besar provinsi dengan realisasi pendapatan terendah hingga akhir November 2025.

Capaian tersebut menempatkan Riau sejajar dengan sejumlah daerah lain yang juga masih tertinggal, seperti Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Maluku, Kalimantan Utara, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun meminta seluruh pemerintah daerah, termasuk Riau, untuk segera membenahi tata kelola keuangan daerah. Langkah ini dinilai penting agar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dikejar menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 30 November 2025, realisasi pendapatan pemerintah daerah secara nasional baru mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.

Tito berharap capaian tersebut dapat terus meningkat hingga akhir Desember. Ia membandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, di mana pada 31 Desember 2024 realisasi pendapatan daerah mampu menembus Rp1.367 triliun atau 97,29 persen, dengan realisasi belanja mencapai Rp1.365 triliun atau 91,72 persen.

“Mudah-mudahan di akhir Desember nanti angkanya lebih baik dan lebih tinggi,” ujar Tito saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Menurut Tito, belanja pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya belanja pemerintah akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat, memperkuat daya beli, serta mendorong konsumsi rumah tangga.

Selain itu, belanja daerah juga berfungsi sebagai stimulus bagi sektor swasta agar tetap bergerak dan produktif. Konsumsi rumah tangga sendiri menjadi salah satu faktor utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rapat evaluasi tersebut, Mendagri juga memaparkan daftar daerah dengan realisasi APBD tertinggi dan terendah. Ia memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik, sekaligus mengingatkan daerah dengan capaian rendah agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan.

Hingga 30 November 2025, sepuluh provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi di antaranya Bali, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Sumatera Barat.

Sementara itu, untuk tingkat kabupaten dan kota, Kementerian Dalam Negeri juga mencatat sejumlah daerah dengan capaian realisasi tertinggi dan terendah sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah ke depan.