PEKANBARU - DPRD Provinsi Riau mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp8,378 triliun, Senin (28/9/2026).
Namun, kenaikan anggaran sekitar Rp57 miliar dari APBD murni Rp8,321 triliun tersebut tidak serta-merta memperlebar ruang fiskal pemerintah daerah.
Justru, tekanan terhadap kemampuan keuangan Riau masih terlihat dari proyeksi pendapatan daerah dalam APBD Perubahan yang turun menjadi sekitar Rp8,129 triliun, atau berkurang Rp125,7 miliar dari target awal Rp8,254 triliun.
Kondisi itu membuat perubahan APBD 2026 bukan sekadar soal bertambahnya nominal anggaran, tetapi juga menyangkut bagaimana Pemprov Riau menjaga keseimbangan antara belanja rutin, kewajiban pemerintah dan kebutuhan pembangunan.
Pengesahan APBD-P dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Riau yang dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Nilai belanja daerah yang disepakati mencapai Rp8,378 triliun atau meningkat Rp56,63 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Ketua DPRD Riau Kaderismanto meminta Pemprov Riau tidak menjadikan kenaikan nominal APBD sebagai alasan untuk memperbesar belanja operasional.
Menurutnya, komposisi anggaran harus tetap memberi ruang yang memadai bagi pembangunan.
"Kita menegaskan belanja modal terkait pembangunan harus berimbang dengan belanja lainnya, termasuk belanja operasi. Jangan sampai belanja operasi terlalu besar dan pembangunan menjadi kecil," ujar Kaderismanto.
Kaderismanto mengatakan, penataan struktur belanja menjadi salah satu perhatian utama setelah APBD Perubahan disahkan.
Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat.
Hasil konsultasi Badan Anggaran DPRD Riau dengan Kementerian Dalam Negeri juga menjadi dasar untuk mendorong keseimbangan antara belanja pegawai, belanja operasional dan belanja pembangunan.
Catatan tersebut menjadi penting karena Pemprov Riau sebelumnya menyatakan efisiensi akan dilakukan pada sejumlah belanja penunjang, seperti perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial serta belanja barang dan jasa yang masih dapat dioptimalkan.
Dengan ruang fiskal yang relatif terbatas, DPRD meminta pemerintah tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi juga memperhatikan kualitas dan dampak belanja.
Selain struktur belanja, DPRD Riau menyoroti sisi pendapatan. Penurunan proyeksi pendapatan dalam APBD Perubahan membuat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Kaderismanto mendorong Pemprov Riau memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, khususnya dalam pengelolaan potensi pajak daerah.
"Semua pelaku usaha berada di kabupaten dan kota. Karena itu harus ada sinergi, berbagi tanggung jawab dan beban kerja agar peningkatan PAD bisa lebih signifikan," jelasnya.
Menurut dia, penguatan koordinasi lintas daerah diperlukan agar potensi penerimaan yang selama ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota dapat dikelola lebih optimal.
Upaya meningkatkan PAD juga menjadi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal Riau pada 2027. Dengan pendapatan yang lebih kuat, pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pelayanan publik sekaligus pembangunan.
Di sisi lain, Pemprov Riau menerima sejumlah catatan DPRD terkait efisiensi anggaran, keseimbangan belanja hingga evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan masukan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah provinsi.
"Masukan dari Banggar DPRD akan menjadi atensi bagi Pemprov Riau," ujar SF Hariyanto.
Pengesahan APBD-P 2026 dengan nilai Rp8,378 triliun akhirnya menempatkan Pemprov Riau pada dua pekerjaan sekaligus, menjaga belanja agar tetap efisien dan meningkatkan pendapatan agar ketergantungan terhadap transfer serta tekanan fiskal dapat ditekan.
Dengan pendapatan yang diproyeksikan Rp8,129 triliun sementara belanja mencapai Rp8,378 triliun, tantangan utama pemerintah daerah bukan semata memperbesar anggaran, melainkan memastikan struktur keuangan tetap sehat dan belanja yang tersedia benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat Riau.
