PEKANBARU – Total penyertaan modal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ke tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kini mencapai Rp980,8 miliar atau hampir menembus Rp1 triliun. Namun, setoran dividen yang diterima daerah masih sangat minim.

Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menyoroti kinerja BUMD tersebut. Menurutnya, jumlah modal yang besar tidak sebanding dengan kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau kita lihat dari data, modal yang ditanamkan Pemprov Riau ke tujuh BUMD ini sudah hampir Rp1 triliun. Tapi persoalannya, dividen yang masuk ke kas daerah tidak sebanding dengan modal yang ditanam,” ujar Abdullah.

Rincian Penyertaan Modal

Adapun tujuh BUMD penerima penyertaan modal Pemprov Riau, yakni:

PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah: Rp519,1 miliar

PT Pengembangan Investasi Riau (PIR): Rp124,9 miliar

PT Sarana Pembangunan Riau (SPR): Rp49 miliar

PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER): Rp80 miliar

PT Jamkrida Riau: Rp50,4 miliar

PT Riau Petroleum: Rp7,5 miliar

PT Riau Airlines (RAL): Rp149,7 miliar

Kontribusi Dividen

BRK Syariah menjadi penyumbang dividen terbesar dengan setoran Rp1,9 triliun dari modal Rp519,1 miliar.

Riau Petroleum menyetor Rp1,2 triliun, namun kontribusi tersebut berasal dari Participating Interest (PI), bukan dari bisnis utama perusahaan.

PT PER menunjukkan perbaikan, dari target dividen Rp2,5 miliar pada 2024 menjadi realisasi Rp3,1 miliar.

SPR hanya menyetor Rp1,4 miliar pada 2024.

PIR tidak menyetorkan dividen sama sekali di tahun yang sama.

Sementara itu, Jamkrida Riau dan RAL belum mampu memberikan kontribusi signifikan.

Evaluasi DPRD

Abdullah menilai kondisi tersebut mengkhawatirkan. Dengan modal hampir Rp1 triliun, BUMD seharusnya mampu berkontribusi signifikan terhadap PAD Riau.

“BUMD ini harus dievaluasi secara serius. Jangan sampai menjadi beban daerah tanpa hasil yang jelas,” tegasnya.